Bantah Pernyataan Ngabalin, Ini Klarifikasi Mayjen (Purn) Setia Purwaka Soal Pj Gubernur Era Sby

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mayjen TNI (Purnawiran) Setia Purwaka akhirnya angkat suara terkait polemik pelantikan Komjen Polisi M. Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang telah berakhir masa jabatannya.

Hal ini dilakukan Setia untuk menjawab tuduhan Istana bahwa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia juga diangkat sebagai PJ Gubernur saat masih aktif di TNI.

Setia yang merupakan Pj Gubernur Jatim pada tahun 2008 di era SBY, membantah keterangan Istana yang disampaikan Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin tersebut.

“Saya diangkat sebagai Pejabat Gubernur Jatim dengan Keppres no 73/P Tahun 2008 Tanggal 15 Agustus 2008. Waktu itu saya sebagai Irjen Kemenkominfo. Setelah (sebelumnya) alih status (menjadi PNS) dengan Keppres No 34/K Tahun 2006 Tanggal 12 Mei 2006,” tegas Setia lewat keterangan tertulis, Rabu (20/6).


Disampaikan juga oleh Setia, bahwa pengangkatannya sebagai PJ Gubernur Jatim masa itu, sudah dalam posisi sebagai sipil setelah alih status selama 2 tahun.

BACA JUGA:  Ini Dia Sosok Pengganti Budi Waseso Sebagai Kepala BNN

“Jadi saya diangkat sebagai Pejabat Gubernur Jatim sudah bukan TNI aktif, tetapi sudah alih status. Begitu juga dengan teman saya pak Tanribali, Prosesnya sama dengan saya, beliau diangkat sebagai pejabat Gubernur juga sudah bukan sebagai TNI aktif, tetapi sudah alih status,” ungkap Setia.

Baca juga: Terkait Pelantikan Iriawan, Jokowi Disindir Suka Tabrak Undang Undang

Sebelumnya Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi melantik Perwiara Tinggi TNI/Polri aktif sebagai Pj Gubernur bukanlah hal baru. Kebijakan tersebut menurut Ngabalin juga pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu disampaikan Ngabalin untuk menjawab kritik yang dilontarkan berbagai pihak kepada pemerintah terkait pelantikan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat.

“Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan. Emang SBY lupa pada waktu Tanribali diangkat menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Itu tentara aktif atau sudah pensiun?” kata Ngabalin di Istana Negara, Selasa (19/6). (ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Badan Anda Gendut? Inilah Risikonya Bagi Lutut Anda

Badan anda gemuk? inilah resikoanya bagi lutut anda....

16 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi