Bantah Pernyataan Ngabalin, Ini Klarifikasi Mayjen (Purn) Setia Purwaka Soal Pj Gubernur Era Sby

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mayjen TNI (Purnawiran) Setia Purwaka akhirnya angkat suara terkait polemik pelantikan Komjen Polisi M. Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang telah berakhir masa jabatannya.

Hal ini dilakukan Setia untuk menjawab tuduhan Istana bahwa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia juga diangkat sebagai PJ Gubernur saat masih aktif di TNI.

Setia yang merupakan Pj Gubernur Jatim pada tahun 2008 di era SBY, membantah keterangan Istana yang disampaikan Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin tersebut.

“Saya diangkat sebagai Pejabat Gubernur Jatim dengan Keppres no 73/P Tahun 2008 Tanggal 15 Agustus 2008. Waktu itu saya sebagai Irjen Kemenkominfo. Setelah (sebelumnya) alih status (menjadi PNS) dengan Keppres No 34/K Tahun 2006 Tanggal 12 Mei 2006,” tegas Setia lewat keterangan tertulis, Rabu (20/6).

Disampaikan juga oleh Setia, bahwa pengangkatannya sebagai PJ Gubernur Jatim masa itu, sudah dalam posisi sebagai sipil setelah alih status selama 2 tahun.

“Jadi saya diangkat sebagai Pejabat Gubernur Jatim sudah bukan TNI aktif, tetapi sudah alih status. Begitu juga dengan teman saya pak Tanribali, Prosesnya sama dengan saya, beliau diangkat sebagai pejabat Gubernur juga sudah bukan sebagai TNI aktif, tetapi sudah alih status,” ungkap Setia.

Baca juga: Terkait Pelantikan Iriawan, Jokowi Disindir Suka Tabrak Undang Undang

Sebelumnya Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi melantik Perwiara Tinggi TNI/Polri aktif sebagai Pj Gubernur bukanlah hal baru. Kebijakan tersebut menurut Ngabalin juga pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu disampaikan Ngabalin untuk menjawab kritik yang dilontarkan berbagai pihak kepada pemerintah terkait pelantikan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat.

“Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan. Emang SBY lupa pada waktu Tanribali diangkat menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Itu tentara aktif atau sudah pensiun?” kata Ngabalin di Istana Negara, Selasa (19/6). (ARif R/Hrn)

16 KOMENTAR

  1. Hai ngibulin kamu itu kalau tidak tahu sama sekali tentang prosedur yang terjadi di masa lampau yang mana pengangkatan seorang pejabat gubernur dari TNI yang sudah tidak aktif jadi jangan kamu mencoba provokasi antara sesama angkatan Kamu ini sebenarnya mau jadi provokator atau mau cari duit mending mulut kamu tutup deh bersama rezim kamu oke

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER