KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 tinggal tersisa beberapa bulan lagi, tetapi jumlah pengawas di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terbatas. Kenyataan itu mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra mengajak warga membentuk forum anti-suap.

“Melalui forum itu setidaknya kami akan mendapat banyak kawan yang siap bekerja sama mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Jujur, tanpa bantuan warga kami akan kewalahan. Apalagi sudah diprediksi bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 akan diwarnai banyak pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, di Kendari, Sabtu (22/12).

Hamiruddin mengaku gagasan mendorong warga membentuk forum anti-suap tercetus secara spontan dan mendapat sambutan menggembirakan dari masyarakat. Buktinya, kata Hamiruddin, saat ini sudah ada beberapa forum yang terbentuk. Forum-forum tersebut kemudian meminta pihak Bawaslu yang meresmikan.

Forum tersebut berdasarkan informasi yang dicatat Bawaslu Sultra berlokasi di kampus-kampus, desa-desa, dan sejumlah tempat lain di 17 kota/kabupaten di Sultra.

Baca juga: Kerawanan Pelanggaran Pemilu di Sultra Masuk 10 Besar Nasional

Anggota forum-forum tersebut ada yang pakar, pengamat, dan mahasiswa. Semua misi mereka sama, yakni kontrol sosial dan anti-suap, anti-money politik.

“Mereka ingin melihat penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjalan normal, tanpa cacat, tanpa iming iming politik uang,” ujarnya.

Melalui forum itu, katanya, pihaknya akan mensosialisasikan banyak ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan demokrasi serta tahapan Pemilu 2019.

Hingga sejauh ini Bawaslu Sultra telah mendaftar sejumlah lembaga swasta yang siap membantu mengawasi Pemilu mendatang, diantaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Himpunan Mahasiswa Islam Pusat. (AH/SU05)