Bawaslu Minta KPU Jamin Hak Konstitutional Pemilih

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta agar KPU menjamin hak konstitusional pemilih dalam pilkada serentak 2018.

“Prinsipnya kami adalah meminta kepada KPU untuk menjamin hak konstitutional pemilih. Setiap warga negara yang memenuhi syarat pemilih wajib didata dan dimasukkan dalam daftar pemilih,” kata Komisioner Bawaslu NTT, Jemris Fointuna di Kupang, Jumat (20/4).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilkada serentak 2018, yang mulai digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat ini, KPU kabupaten/kota sedang melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan DPT. Kegiatan ini berlangsung hingga 19 April, dan akan dilanjutkan dengan pleno penetapan DPT tingkat provinsi pada 21 April mendatang.

Menurut dia, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas selama masa perbaikan daftar pemilih sementara (DPS), menemukan sebanyak 106.899 pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPS.

Para pemilih ini tersebar di 2.669 desa/kelurahan pada 268 kecamatan yang ada di 20 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu.

Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat paling banyak adalah pemilih yang sudah dicoklit oleh para petugas KPU tetapi tidak ada nama dalam DPS yakni sebanyak 36.160 ribu pemilih.

Disusul pemilih baru sebanyak 33.341 pemilih, pemilih ganda sebanyak 13.963 pemilih dan pemilih yang sudah pindah domisili 10.825 pemilih.

Karena itu, Bawaslu berharap PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota pada saat melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) dapat memperhatikan rekomendasi, usulan dan saran pengawas pemilu, tim paslon dan masyarakat untuk menghasilkan kualitas DPT yang lebih baik.

Artinya, prinsip Bawaslu adalah penyelenggara pemilu memberikan jaminan hak konstitusional pemilih, kata Jemris Fointuna. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER