YLKI: Dukungan BBM RON Rendah Permalukan Pemerintah

0
62
spbu, pom bensin
Ilustrasi SPBU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai dukungan atas pengoperasian SPBU yang menjual BBM oktan rendah RON 89 dapat mempermalukan pemerintah karena bertentangan dengan tren penggunaan energi ramah lingkungan.

“Negara lain berjibaku untuk lolos Euro 3 dan Euro 4, sementara Indonesia belum lolos dengan Euro 2 karena melanggengkan BBM RON rendah,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui rilisnya di Jakarta, Jumat (24/11).

Menurut Tulus, pengoperasian SPBU asing yang menjual BBM kualitas rendah tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan energi bersih serta energi baru dan terbarukan. Karena itu, target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030 hanya sebatas mimpi saja.

“Bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah masih dominan. Dan mengapa pula Kementerian ESDM menyambut beroperasinya SPBU tersebut,” kata Tulus.

Tulus mengatakan dukungan Pemerintah terhadap SPBU itu justru memunculkan berbagai anomali. Pertama, karena penjualan BBM oktan rendah tidak sesuai peta jalan (roadmap) yang seharusnya mengurangi konsumsi dan distribusi BBM beroktan rendah.

“Bandingkan dengan Malaysia yang menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Ini pemerintah malah mendukung SPBU baru yang menjual RON rendah. Ini namanya tidak konsisten dan langkah mundur,” katanya.

Kalaupun RON yang dijual adalah 89, menurut Tulus, klaim tersebut harus diuji terlebih dahulu di laboratorium independen.

“Namun, sekalipun mengantongi RON 89, tetap jauh dari standar Euro 2,” katanya.

Anomali selanjutnya, lanjut Tulus, SPBU itu menjual BBM oktan rendah di bawah harga pasar. Bisa saja hal tersebut merupakan teknik pemasaran untuk menggaet konsumen pada masa promosi. Kalau masa promosinya lewat, jelas Tulus, mereka bisa menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal.

Ia juga mempertanyakan SPBU asing tersebut beroperasi di Jakarta yang pangsa pasarnya sangat besar. Seharusnya mereka didorong untuk beroperasi di daerah terpencil (remote), sejalan dengan kebijakan BBM Satu Harga.

“Di daerah tersebut masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Maluku Evert Kermite meminta pemerintah untuk menugaskan SPBU asing itu dalam mendukung program BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Saat ini masih banyak wilayah di Maluku yang belum tersentuh program tersebut.

Menurut Evert, dorongan pemerintah kepada SPBU itu akan besar manfaatnya bagi masyarakat Maluku karena dengan harga BBM yang masih tinggi, membuat biaya hidup juga membengkak.

“Apalagi kami mendengar bahwa SPBU baru itu juga akan beroperasi di Maluku. Peran swasta sangat dibutuhkan. Kita tunggu bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan mereka,” kata Evert. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....