Wiranto Tegaskan Polisi Berikan Ultimatum Bukan Negosiasi

DEPOK, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa polisi memberikan ultimatum sebelum menyerbu para tahanan, dan bukannya bernegosiasi di Markas Komando Brimob.

“Aparat keamanan sebelum melakukan tindakan, lebih dulu memberikan ultimatum. jadi bukan negosiasi. Jangan salah diartikan bahwa kita bernegosiasi,” ujar Wiranto di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (10/5).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan melalui ultimatun tersebut, para tahanan kemudian diberikan pilihan, yakni untuk menyerahkan diri ataukah menerima risiko akibat serbuan yang akan dilakukan aparat.

“Ultimatum ini tentu dengan batas waktu tertentu sampai mereka harus menjawab, bukan kita ulur-ulur,” tambah dia.

Baca juga: Wakapolri: 155 Tahanan Teroris Dipindah ke Nusakambangan

Setelah diberikan ultimatum, menurut dia, dari total 155 tahanan yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua, sebanyak 145 orang kemudian menyerah tanpa syarat sebelum fajar pada Kamis pagi.

“Kita minta satu-persatu mereka keluar dari lokasi dan tidak ada negosiasi dan tawar-menawar,” jelas Wiranto.

Ia kemudian mengungkapkan masih ada 10 tahanan yang menolak menyerah, sehingga kemudian aparat kepolisian melakukan serbuan ke lokasi tempat tahanan tersebut berkumpul.

“Dengan tembakan, bom, granat asap, granat air mata, ternyata 10 sisa teroris menyerah. Dengan demikian lengkap 155 tahanan teroris telah menyerah kepada aparat keamanan Indonesia,” tutur dia.

Menko Polhukam mengklaim bahwa tindakan polisi terhadap tahanan di Mako Brimob itu merupakan hasil keputusan rapat koordinasi yang dilaksanakan para aparat keamanan dengan pemangku kepentingan.

Ia juga menambahkan bahwa penyerbuan pada Kamis (10/5) pagi tersebut sudah sesuai dengan standar operasional internasional. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....