Wapres JK Sebut Putusan Kasasi MA Jadi Peringatan Untuk KPK Dalam Menyaring Capim


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terdakwa kasus korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, menjadi peringatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyaring Calon Pimpinan (Capim) yang kompeten.

“Memang kasus ini penting, juga menjadi suatu peringatan ke KPK untuk betul-betul memenuhi segala ketentuan dan hati-hati untuk memenuhi syarat (Capim) itu,” kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (10/7).

Wapres mengatakan, putusan MA yang mengabulkan kasasi mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu merupakan produk hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

“Itu adalah kewenangan MA yang kita harus hormati. Walaupun benar juga bahwa MA itu tidak 100 persen hakimnya sependapat. Tapi bagaimana pun, kita harus menghormati keputusan itu,” tambahnya.

Kasus BLBI sudah berproses selama hampir 20 tahun dan mendekati daluarsa. Wapres mengatakan, apabila ada pihak yang ingin menggugat putusan MA tersebut, diharapkan dapat memikirkan dampak terhadap kredibilitas hukum di Indonesia.

Menurut Wapres, apabila putusan MA tersebut digugat lagi, maka bisa muncul ketidakpercayaan terhadap kepastian hukum di Indonesia.

“Kalau sudah dibebaskan begitu sesuai aturan perundangan, kemudian masih diperkarakan lagi, nanti masyarakat atau para pengusaha atau pihak dari luar akan mengatakan tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Itu juga penting,” jelasnya.

Putusan MA tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, yang mengatakan bahwa berdasarkan putusan Syafruddin harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain dibebaskan dari jeratan hukum, kemampuan, harkat dan martabat Syafruddin harus dipulihkan dan dikeluarkan dari tahanan.

Syafruddin A. Temenggung terbukti bersalah atas kasus korupsi dengan merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bersalah dan memberikan hukuman 13 tahun penjara kepada Syafruddin. Syafruddin sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan permohonan tersebut ditolak serta diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close