Usai Ditetapkan Tersangka, Zumi Zola Irit Bicara

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jambi Zumi Zola lebih memilih irit bicara seusai diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi.

“Bicara sama ‘lawyer’ saya saja ya, terima kasih,” kata Zumi yang diperiksa sekitar tujuh jam di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2).

Ia pun tidak mau memberikan komentar lebih lanjut saat dikonfirmasi awak media soal materi pemeriksaannya kali ini.

Zumi kembali meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung ke kuasa hukumnya.


“Bicara sama ‘lawyer’ saya saja. Terima kasih, terima kasih,” ucap Zumi menghindar.

Zumi diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka pasca ditetapkan bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan oleh KPK pada Jumat (2/2) lalu. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap Zumi.

Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 milyar.

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 milyar.

KPK pun saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidabna denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

Selain itu, tersangka Arfan selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Menang Hadapi Persidago, Pelatih: Persebaya Masih Perlu Banyak Pembenahan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pelatih Persebaya Djadjang Nurdjaman menilai permainan timnya...

Pernah Ditertibkan, APK di Jalan Utama Payakumbuh Masih Langgar Aturan

PAYAKUMBUH, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Payakumbuh, Sumatera Barat,...

Warga NU Yang Tak Pilih Kyai Ma’ruf di Pilpres 2019, Habib Hasan: Keterlaluan

PURWOREJO, SERUJI.CO.ID - Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama...

Lukman Edy Tuding Puisi Neno Warisman Sesat dan Puncak Kebohongan Kubu Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Politikus PKB Lukman Edy menilai puisi...

Lawan Indonesia, Vietnam Yakini Semifinal Selesai Dalam 90 Menit

KAMBOJA, SERUJI.CO.ID - Pelatih Tim Nasional Vietnam U-22 Nguyen...

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata Panen Omelan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Harga tiket pesawat hingga kini ternyata...

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Terus Anjlok Jelang Hari Pemilihan

Kembali elektabilitas PDIP diprediksi terpuruk pada Pemilu 2019 ini.

Bantah Tudingan Berkhianat, Begini Alasan PBB Akhirnya Dukung Jokowi

Menolak disebut berkhianat, ini alasan PBB dukung Jokowi

TERPOPULER

Pengamat Nilai Panggung Debat Kedua Milik Jokowi, Begini Alasannya

Pengamat menilai panggung debat kedua milik Jokowi. Benarkah?

Santai Jelang Debat Capres Nanti Malam, Jokowi Lari Pagi di Kebun Raya Bogor

Jelang debat capres putaran kedua, Presiden Jokowi menikmati aktivitas lari pagi di Kebun Raya Bogor.

Harga Tiket Pesawat Melambung, Inilah Dampak Bagi PT. Pelni

Kapal Pelni mendapat berkah dari kenaikan harga tiket pesawat.

Nilai Para Camat Tidak Kampanyekan Jokowi, Begini Alasan Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar nilai para camat yang ada di video dukung Jokowi, tidak sedang kampanye.

Jumlah Penumpang Turun, Pedagang di Soetta Mulai Was-Was Kelangsungan Usahanya

Bandara Soetta juga mulai turun jumlah penumpangnya, dan para pedagang khawatir kelanjutan usahanya.