Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Pemuda Pancasila Riau Ancam Segel Bandara

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Riau mengancam akan menyegel bandar udara Sultan Syarif Kasim jika pihak kepolisian memberikan izin acara deklrasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru pada Ahad (26/8) mendatang.

“Kami minta polisi tidak berikan izin. Apabila diberikan izin, Bandara akan kami segel, akan kami tutup,” kata Wadankoti Mahatidana PP Riau, Renaldi usai menyampaikan aspirasinya di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (21/8).

Deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Pekanbaru rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Neno Warisman hingga Ahmad Dhani.

Renaldi mengatakan jika Polda Riau tetap memberikan izin kegiatan tersebut, maka pihaknya akan menyegel Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.


“Kami akan bermalam di Bandara agar mereka (Neno Warisman dan Ahmad Dhani) tidak akan keluar,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan deklarasi 2019 ganti presiden hanya akan memecah belah masyarakat Provinsi Riau, yang sejauh ini ia nilai sudah sangat kondusif.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan siapapun nanti presiden terpilih, namun menurut dia kegiatan deklarasi ganti presiden yang akan digelar tersebut tidak pada waktu yang tepat.

BACA JUGA:  Agum Gumelar Gantikan Hasyim Muzadi Sebagai Watimpres

Pada kesempatan yang sama, penolakan juga muncul dari Ikatan Keluarga Nias Riau yang diwakili oleh Sefianus Zai. Zai yang pada saat bersamaan juga mendatangi Polda Riau bersama Pemuda Pancasila menilai bahwa kegiatan tersebut sarat muatan politis dan melanggar aturan berlaku.

“Ini kan belum masa kampanye dan sarat muatan politis. Kami khawatir terjadi gesekan di masyarakat,” ujarnya.

Selain dua ormas di atas, pada waktu yang sama penolakan juga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku mahasiswa. Penolakan itu dilakukan dengan aksi demonstrasi di pintu masuk Mapolda Riau.

Kepolisian Daerah Riau sendiri hingga kini menyatakan belum menerbitkan izin penyelenggaraan deklarasi #2019GantiPresiden.

“Masih kita evaluasi dan pertimbangkan. Nanti kita putuskan apakah diberi izin atau tidak. Atau sekadar menerima pemberitahuan dari mereka bahwa mereka akan melakukan kegiatan,” kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Riau, Kombes Pol Trijan Faisal.

(Ant/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

15 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi