Tewasnya TKW Adelina, Menlu Pastikan Hak-Hak Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menegaskan Pemerintah RI akan memastikan hak-hak hukum TKW Adelina Lisao yang tewas di Malaysia segera terpenuhi.

Menteri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2), mengatakan pihaknya terus mendalami kasus tewasnya tenaga kerja wanita (TKW) Adelina Lisao di Malaysia.

Retno sekaligus meluruskan sejumlah pemberitaan yang masih simpang siur terkait kasus Adelina.

“Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah meluruskan berita mengenai asal dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan di beberapa berita dikatakan bahwa beliau berasal dari Medan, tetapi asalnya dari NTT,” ungkapnya.

Selanjutnya Retno menegaskan, Pemerintah RI dipastikan akan melakukan pendampingan hukum.

“Dalam arti kasusnya itu akan kita ikuti terus sehingga tidak ada hak hukum dari warga negara kita yang terkurangkan,” tuturnya.

Jadi, kata dia, KJRI akan mengawal proses hukum dan memastikan hak-hak Adelia akan terpenuhi, temasuk dalam hal ini, hak atas kompensasi atau disebut “remedial justice”.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa otoritas Malaysia sudah bergerak dan bahkan Chief Minister Penang sudah menyampaikan surat duka cita pada pagi kemarin.

“Saya pastikan adalah bahwa kita bergerak, kita ingin memastikan hak-hak hukumnya termasuk kompensasi dan sebagainya. Kita akan kawal masalah ini secara optimal. Karena apa yang menimpa saudara kita itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa kita terima. Sudah betul-betul ‘something’ yang luar biasa,” tegasnya.

Retno sejak sejak menerima informasi mengenai musibah yang terjadi pada Adelina Lisao, langsung menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah.

“Kita sudah bergerak. Jadi saya sudah melakukan kontak dengan KJRI kita, juga dengan KBRI kita, dan semalam juga Direktur Perlindungan WNI sudah memberikan keterangan pers,” tuturnya.

Adelina dilaporkan meninggal pada Ahad (11/2) di rumah sakit dan majikannya kini sedang diselidiki atas dugaan pembunuhan terhadapnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER