Tewasnya TKW Adelina, Menlu Pastikan Hak-Hak Hukum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menegaskan Pemerintah RI akan memastikan hak-hak hukum TKW Adelina Lisao yang tewas di Malaysia segera terpenuhi.

Menteri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2), mengatakan pihaknya terus mendalami kasus tewasnya tenaga kerja wanita (TKW) Adelina Lisao di Malaysia.

Retno sekaligus meluruskan sejumlah pemberitaan yang masih simpang siur terkait kasus Adelina.

“Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah meluruskan berita mengenai asal dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan di beberapa berita dikatakan bahwa beliau berasal dari Medan, tetapi asalnya dari NTT,” ungkapnya.

Selanjutnya Retno menegaskan, Pemerintah RI dipastikan akan melakukan pendampingan hukum.

“Dalam arti kasusnya itu akan kita ikuti terus sehingga tidak ada hak hukum dari warga negara kita yang terkurangkan,” tuturnya.

Jadi, kata dia, KJRI akan mengawal proses hukum dan memastikan hak-hak Adelia akan terpenuhi, temasuk dalam hal ini, hak atas kompensasi atau disebut “remedial justice”.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa otoritas Malaysia sudah bergerak dan bahkan Chief Minister Penang sudah menyampaikan surat duka cita pada pagi kemarin.

“Saya pastikan adalah bahwa kita bergerak, kita ingin memastikan hak-hak hukumnya termasuk kompensasi dan sebagainya. Kita akan kawal masalah ini secara optimal. Karena apa yang menimpa saudara kita itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa kita terima. Sudah betul-betul ‘something’ yang luar biasa,” tegasnya.

Retno sejak sejak menerima informasi mengenai musibah yang terjadi pada Adelina Lisao, langsung menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah.

“Kita sudah bergerak. Jadi saya sudah melakukan kontak dengan KJRI kita, juga dengan KBRI kita, dan semalam juga Direktur Perlindungan WNI sudah memberikan keterangan pers,” tuturnya.

Adelina dilaporkan meninggal pada Ahad (11/2) di rumah sakit dan majikannya kini sedang diselidiki atas dugaan pembunuhan terhadapnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi