Terkait Pembubaran Deklarasi #2019GantiPresiden, Tito: Sesuai Pembatasan di UU


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnivian menegaskan bahwa tidak diberikannya izin dan pembubaran kegiatan deklrasi #2019GantiPresiden oleh polisi di berbagai daerah, sudah sesuai dengan pembatasan yang ada di Undang Undang.

Disampaikan oleh Jenderal Tito, pada pasal 6 Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, sudah sangat jelas apa saja yang dilarang dalam penyampaian pendapat di muka umum.

“Di antaranya tidak mengganggu ketertiban umum, kemudian mengindahkan etika dan moral, yang artinya, tidak boleh menghujat. Kemudian juga harus menghargai hak asasi dan kebebasan orang lain,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/8).

Baca juga: Pulangkan Neno Warisman, Polisi Beralasan Agar Pekanbaru Kondusif

Dijelaskan juga oleh Tito bahwa setiap pelanggaran pasal 6 di Undang Undang tersebut, sudah ditegaskan kewenangan polisi untuk membubarkan.

“Sanksinya di pasal 15 UU 95/1998. Yang melanggar pasal 6 itu dapat dibubarkan. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa, demo tidak bersifat absolute semau-maunya,” jelasnya.

Tito berharap, masyarakat memahami tugas yang harus dilakukan kepolisian, apalagi saat omo Indonesia tengah menjadi tuan rumah Asian Games. “Kita mempertaruhkan nama bangsa,” katanya.

Baca juga: Akhirnya, Neno Warisman Dipaksa Aparat Naik Pesawat Tinggalkan Pekanbaru

Tito mengimbau kepada masyarakat khususnya di Jakarta dan Palembang selama pelaksanaan Asian Games, menahan diri untuk tidak melaksanakan aksi-aksi unjuk rasa.

“Demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Demi nama baik bangsa, ini harapan kita,” pungkas Tito. (ARif R)

48 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close