Terkait Media Massa Partisan, Pengamat: Mengacaukan Kehidupan Bernegara


SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Media massa yang terlibat dukung mendukung dalam kontestasi politik, atau disebut media partisan, bukan hanya akan mengobrak-abrik rasa keadilan publik, lebih dari itu, akan mengacaukan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang, Suryanto menyikapi keberpihakan media dalam Pemilu 2019.

“Betapa dahsyatnya dampak dari pemberitaan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab, terutama oleh media partisan,” kata¬†Suryanto di Semarang, Senin (3/12).

Berita yang berkonten propaganda, kebohongan (hoaks), isu-isu suku agama, ras, dan antargolongan (SARA), kemudian kampanye negatif, kampanye hitam, provokatif terhadap lawan politik, menurut Suryanto, akan berakibat pada buruknya demokrasi yang dibangun di negeri ini.

Di sisi lain, lanjutnya, hampir sebagian besar rakyat Indonesia masih banyak yang belum paham bagaimana membedakan antara berita bohong (hoaks) dan berita objektif. Tidak pelak lagi, informasi apa pun yang mereka terima ditelan begitu saja.

“Jadi, praktik oligopoli media massa bisa membuat, mengontrol, dan membentukan opini masyarakat. Hal itu dosa besar menggunakan media sebagai kepentingan politik,” ujarnya.

Apalagi, diskursus tentang netralitas media massa di Indonesia pada tahun politik seperti sekarang ini menyisakan trauma mendalam di benak publik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014 yang kala itu terjadi kubu-kubuan.

Media secara mati-matian dan terang-terangan membela salah satu kandidat dan menyerang kandidat yang lain. Tidak hanya di lingkup antarpartai politik pengusung calon presiden semata, tetapi sudah merangsek jauh ke tengah massa pemilih.

“Akibatnya, pemberitaan menjadi `tidak berimbang` dan sudah pasti berat sebelah, terutama media penyiaran,” ujarnya.

Sisi lain, kata Suryanto, media massa partisan ini juga akan menggerus kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan membawa dampak pada kelanjutan media itu sendiri.

“Media massa partisan akan menggerus kepercayaan publik sekaligus makin menajamkan dikotomi di tengah masyarkat,” tukasnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close