Terima Permintaan Maaf Tirto, Kader Banser Jatim Cabut Laporan ke Polda Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Bidang Kerjasama Satkorwil Banser Jatim, Abdul Rasyid akhirnya mencabut laporannya terhadap portal berita nasional Tirto.id atas dugaan tindak pidana pelanggaran Undang Undang ITE.

Sebelumnya, Senin (18/3), Rasyid melaporkan Tirto ke Subdit V Cyber Crime Dirreskrimsus Polda Jatim karena meme yang diunggah di akun twitter Tirto, @tirtoid, dinilai telah menyebarkan fitnah, hoaks, danĀ  provokasi terhadap KH Ma’ruf Amin, juga Nahdlatul Ulama.

“Betul, saya sudah mencabut laporan terhadap Tirto. Selain karena Tirto telah meminta maaf juga anjuran dari para Kiai bahwa kita wajib memaafkan orang yang telah minta maaf,” kata Rasyid saat dikonfirmasi SERUJI, Selasa (19/3) petang.

Rasyid menjelaskan, bahwa tindakannya melaporkan Tirto adalah sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai warga negara, dan kader GP Ansor/Banser demi menjaga keberlangsungan beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Maka langkah dan upaya yang saya ikhtiarkan berprinsip pada qoidah ushuliyah ‘dar’ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil mashoolih‘ (mencegah kerusakan lebih utama darpada mendatangkan kemashlahatan),” jelas Rasyid dalam keterangan tertulisnya berjudul ‘Melawan Hoax dan Fitnah adalah Kewajiban’, yang diterima SERUJI, Selasa (19/3).

Rasyid juga menegaskan bahwa ujaran kebencian, hoaks dan fitnah dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

“Adalah kewajiban bagi seluruh komponen anak bangsa untuk menangkal dan melawannya demi menjaga keutuhan NKRI, ‘siapa datang mengancammu, kan binasa dibawah dulimu’,” ujar Rasyid sambil mengutip sepotong bait dalam mars NU, Yaa Lal Wathan.

Berikut Keterangan Tertulis Abdul Rasyid;

Kepada Yth. : Seluruh Komponen Anak Bangsa.

Melawan Hoax dan Fitnah adalah Kewajiban

Musuh kita hari ini bukan sekedar urusan Pilpres 2019 yang dijadikan ajang dukung mendukung membabi buta tanpa norma tanpa etika dengan membuat narasi agar calon yang didukung menang dalam kontestasi. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah mereka yang memecah belah Ukhwah Nahdliyah, Ukhwah Islamiyah, Ukhwah Insaniyah, dan Ukhwah Wathoniyah yang lebih jahat dan lebih kejam lagi.

Mereka dengan sengaja menebar hoax dan fitnah sebagai cara untuk melecehkan para kyai-kyai, para ulama, dan para habaib yang konsisten menegakkan dan membumikan Islam Aswaja An-Nahdliyah yang selaras dengan Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan bersembunyi di balik perhelatan Pilpres 2019.

Melalui Tabayun dan Klarifikasi ini, saya telah memaafkan tirto.id/@TirtoID karena anjuran para kyai, jika pelaku telah meminta maaf, maka saya berkewajiban juga untuk memaafkan. Saya akan mencabut pengaduan Subdit V Siber Crime DIRRESKRIMSUS POLDA JATIM, semoga hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh Dewan Pers.

Semoga kita semua dapat mengambil hikmah yang bermanfaat atas peristiwa tirto.id atau @TirtoID, sebagai berikut :

  1. Memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada semua warga masyarakat dan atau Media apapun, agar selalu berhati-hati dalam menggunakan Media Sosial, agar tidak terjebak pada ujaran kebencian, sara, hoax dan fitnah.
  2. Memberikan Efek Jera kepada siapapun dan atas nama apapun tentang pelanggaran tindak pidana UU ITE, agar dikemudian hari hal-hal tersebut itu tidak terulang kembali.
  3. Bijak dalam menyikapi segala hal, apalagi yang menyangkut keberlangsungan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di NKRI kedepankanlah saling hormat menghormati setiap perbedaan yang ada, tanpa adanya ujaran kebencian, tanpa adanya sara, tanpa adanya hoax dan fitnah yang dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa.

Demikian tabayun dan klarifikasi ini saya sampaikan, semoga Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini menjadi Bangsa dan Negara yang Besar, Maju, Adil dalam Kemakmuran dan Kesejahteraan, Beradab dalam Kehidupan Sosial dan Budaya, dengan selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan, pertolongan, rahmat, ampunan, dan ridho Allah SWT.

Surabaya, 19 Maret 2019

Wassalam,
Ttd.
Abdul Rasyid

Editor:Hrn

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.