Tarif Baru Ojek Daring Mulai Diberlakukan di 41 Kota

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai memperluas aturan mengenai tarif baru ojek daring (online) di sebanyak 41 kota yang dibagi menjadi tiga zonasi mulai tanggal 1 Juli 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/7), mengatakan keputusan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dengan dua aplikator, Gojek dan Grab mengenai kelanjutan penerapan Peraturan Menteri No 12 dan Keputusan Menteri No 348.

“Setelah kita lakukan di lima kota sebagai pilot project sesuai arahan menteri perhubungan. Akhirnya kemarin kita menemukan titik temu kembali dengan dua aplikator dan setelah dirapatkan mulai tanggal 1 Juli kita sudah memberlakukan lagi di 41 kota,” kata Budi Setiyadi.

Budi Setiyadi mengatakan ketiga zonasi kota tersebut diantaranya Zona I meliputi Medan, Banda Aceh, Batam, Pekanbaru, Palembang. Sedangkan Zona II meliputi Jabodetabek, dan Zona III Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Kupang Manado, Gorontalo hingga Jayapura.

“Bagaimana dengan kota sisanya ? Kenapa kita berlakukan secara bertahap, agar memudahkan kita supaya tidak timbul persoalan sehingga akhirnya jadi tidak konsisten,” lanjutnya.

Budi menambahkan bahwa Kemenhub akan terus melakukan pengawasan terhadap dua aplikator mengenai pemberlakuan tarif baru ojek daring tersebut.

“Apakah tarif ini dari sisi aplikator sudah sesuai dengan harapan kita atau dari tingkat kepatuhannya bagaimana. Sekaligus kita akan kerja sama dengan litbang Kemenhub untuk mensurvey respon masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenhub memberlakukan batasan telah unumkum tarif batas bawah dan batas atas ojek daring sebesar Rp1.850-Rp 2.400/Km untuk Zona I, lalu Rp2.000-Rp2.500/Km untuk Zona II, dan 2.100-Rp2.600/Km untuk Zona III.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER