Tanah Hasil Korupsi Fuad Amin Akan Dibangun Kantor BPN Bangkalan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan Tanah seluas 18.466 meter persegi, hasil korupsi mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang terletak di Desa Mlajah, Bangkalan, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

Tanah sebidang itu bernilai fantastis yakni hampir 17 Milyar Rupiah. Rencananya hasil rampasan itu diserahkan ke BPN Bangkalan untuk perluasan gedung kantor yang terbilang sempit.

“Kita memang butuh pembangunan kantor BPN di Bangkalan, kebetulan pelayanan disana butuh yang lebih besar, rencananya secepatnya setelah serah terima ini kita diskusikan untuk pembangunan,” kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Kanwil BPN Jatim, Jumat (13/4).

Mendapat hibah tanah dari KPK, kata Sofyan, pihaknya akan menyediakan dana anggaran untuk pembangunan Kantor BPN Kabupaten Bangkalan, meski belum masuk daftar susunan anggaran belanja tahun ini, namun pihaknya optimis dapat melaksanakan pembangunan tersebut.

BACA JUGA:  Penyandang Disabilitas Bertekad Seberangi Selat Madura

“Kita akan sediakan dananya, yang pasti pembangunan tidak mungkin dilakukan tahun ini, kita anggarkan untuk tahun depan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menyita sebidang tanah seluas 18.466 meter persegi dan tiga unit mobil hasil perkara suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan Madura dan TPPU yang dilakukan tersangka Fuad Amin. Kementerian ATR memperoleh hibah sebidang tanah dan satu unit mobil. Sementara, Kemenkumham mendapat satu unit mobil untuk Lapas kelas satu khusus perempuan di Surabaya, dan satu unit mobil lagi untuk daerah Sukamiskin di Jabar. (Devan/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi