Survei LSI: Berbeda dengan Sandiaga, KH Ma’ruf Malah Mengurangi Elektabilitas Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei yang mereka lakukan dari tanggal 12-19 Agustus yang diberi judul “Pilpres 2019, Siapa Unggul? Pertarungan Pilpres di Enam Kantong Suara”.

Enam kantung suara yang disurvei tersebut adalah; pemilih muslim, non muslim, masyarakat ekonomi rendah (wong cilik), perempuan (emak-emak), kaum terpelajar, dan milenial (pemilih pemula).

Dalam survei yang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ± 2.9 % tersebut, terlihat pengaruh calon Wakil Presiden (cawapres) terhadap elektabilitas calon Presiden (capres).

Elektabilitas Jokowi sebesar 53,6 persen jika pemilih disodorkan pertanyaan hanya nama capres yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini. Sementara Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 28,8 persen.

Jika Jokowi dipasangkan dengan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres, maka tingkat keterpilihan Jokowi malah menjadi turun, tinggal 52,20 persen.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Unggul 2 Digit Tinggalkan Prabowo-Sandi

Sebaliknya dalam survei wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner terhadap 1200 orang ini, jika Prabowo dipasangkan dengan cawapresnya Sandiaga Uno, malah menaikkan elektabilitasnya menjadi 29,50 persen.

Hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas capres tanpa cawapres.

Survei yang dilengkap dengan Focus Group Discussion (FGD), Analisis Media dan Indepth Interview ini, juga memperlihatkan kantong-kantong pemilih yang berhasil dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres.

Jokowi-KH Ma’ruf memenangkan 5 dari 6 kantong pemilih. Sementara Prabowo-Sandiaga hanya memenangkan satu kantong, yaitu di pemilih kaum terpelajar saja.

Hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas capres dengan cawapres dibandingkan dengan tanpa cawapres.

(ARif R/Hrn)

ARTIKEL TERBARU

“Duit Ostrali”

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.