Soal Aliran Kepercayaan di Kolom Agama, Fahri: Putusan MK Positif

0
47
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, Rabu (18/10/2017). (Foto: Herdi/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan penganut aliran kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan langkah positif dalam administrasi kependudukan.

“Pencantuman aliran kepercayaan itu positif untuk proses administrasi karena di negara kita faktor-faktor agama dan identitas agama dianggap penting. Jadi pencantuman itu tidak ada masalah, namun justru positif,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (8/11).

Dia mengatakan, keputusan MK itu artinya setingkat undang-undang maka harus diterima bahwa faktanya ada masyarakat yang tidak memilih agama formal yang sudah ada.

Menurut dia, kalau saat ini penganut menjadi bagian dari pilihan agama yang legal artinya keputusan MK setingkat UU itu harus diterima.

“Tidak ada masalah, kalau ada orang yang mau mengidentifikasi dirinya menjadi penghayat silakan aja, tidak ada masalah,” ujarnya.

Namun Fahri menyarankan harus ada filter terkait definisi aliran kepercayaan sehingga harus diatur secara teknis karena kalau tidak, dikhawatirkan menimbulkan konflik.

“Dan itu yang berbahaya terutama kalau sudah ada pelintas batas,” katanya.

Dia menjelaskan, pelintas batas itu adalah orang yang mengajak kepada kelompoknya, agamanya, alirannya dan hal itu yang menimbulkan konflik.

“Hak untuk memilih, kita sebagai bangsa dengan konstitusi kita yang ada sekarang itu harus menerima kalau hak memilih itu sah. Pilihan itu sifatnya privat tidak boleh dipaksa-paksa,” katanya.

Dia menyatakan, Bangsa Indonesia harus dewasa dan maju terkait pilihan seorang sehingga yang perlu dilakukan adalah mengaturnya lebih rinci sehingga jangan sampai ada pelintas batas yang dikhawatirkan memunculkan masalah.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata “agama” yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”.

“Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim MK Arief Hidayat ketika membacakan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Arief melanjutkan, majelis hakim menyatakan kata ‘agama’ dalam pasal 61 Ayat (1) serta pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23/2006 tentang Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Majelis hakim juga menyatakan pasal 61 ayat (2) dan 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uji materi terhadap pasal-pasal tersebut diajukan oleh empat pemohon, yakni Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. (Ant/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Munas ke-10 KAHMI

Kamrussamad Raih Suara Terbanyak Pada Pemilihan Presidium KAHMI

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (BPP HIPKA) Kamrussamad meraih suara terbanyak pada Pemilihan Presidium Majelis Nasional...
Gebyar Anak Bangsa

Satlantas Polresta Yogyakarta Sosialisasi Keselamatan Anak di Jalan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Untuk menggugah kesadaran pengguna jalan, Jajaran Satlantas Polresta Yogyakarta terus melakukan sosialisasi keselamatan dalam berlalu lintas. Selain himbauan kepada para pengguna jalan, sosialisasi...
Muhammad Fawaid

Gandeng PKS, Gerindra Siapkan Pasangan EMAS di Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Gerindra memunculkan nama baru di Pilgub Jatim 2018 mendatang. Nama yang digadang-gadang akan diusung Gerindra bersama partai Koalisinya yaitu Partai...
Kunjungan BPJS

Dirut BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan RS di Medan

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris meninjau RS Bunda Thamrin, Medan yang merupakan salah satu rumah sakit...
Kelompok Kriminal Bersenjata

Polisi Ungkap Aksi Kejahatan Kelompok Separatis di Tembagapura

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Polisi di Provinsi Papua mengungkap aksi kekerasan dan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN...
Khofifah Indar Parawansa

Spanduk Golkar Dukung Khofifah Bertebaran di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Spanduk berlambang Golkar mendukung bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mulai bertebaran di sejumlah titik di Kota Surabaya. Spanduk...