Simulasi Pemilu Nasional Harus Digelar di Berbagai Dapil

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan Simulasi Nasional Pemungutan dan Perhitungan Suara serentak harus digelar di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) dengan tipikal pemilih, jenis daerah dan budaya pemilih. Tujuannya untuk mendapatkan hasil simulasi yang komperehensif.

“Diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mendukung simulasi nasional ini, agar tata cara baru pemilu serentak tahun 2019 dapat dipahami peserta pemilu dan masyarakat pemilih,” kata Fandi, anggota DPR RI Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo), kepada SERUJI, Ahad (1/10).

Fandi menjelaskan, Komisi II DPR RI telah menghadiri Simulasi Nasional Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu serentak 2018 di Dusun Kadunangu, Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Menurut Fandi, penting bagi pembentuk undang-undang melihat langsung segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 dan PKPU terkait untuk diimplementasikan dengan tepat dan benar.

“Dalam simulasi ini, diharapkan bisa diketahui dengan tepat berapa pemilih di tiap TPS agar pungut – hitung di TPS tidak melampaui pukul 24.00 WIB,” jelasnya.

Selain itu, simulasi ini juga terkait detail tata cara berkaitan dengan pengaturan baru juga dilihat implementasinya, mulai dari penyampaian C6 yang harus didampingi pengawas TPS, tidak dimulainya pemilihan tanpa kehadiran pengawas TPS, perubahan konten pada form C6 yang mencantumkan keharusan membawa e-KTP, dan Pidana atas penyalahgunaan C6, serta tata cara pengisian C7 yang harus ditandatangani oleh calon pemilih, sampai dengan perubahan kotak suara menjadi transparan dan pengaturan penggunaan alat bantu baru hitung cepat.

Fandi memberikan catatan terkait pelaksanaan Simulasi Nasional Pemungutan dan Perhitungan di kawasan tersebut. Diantaranya, ukuran bilik suara disesuaikan dengan ukuran kertas suara. Kemudian, alur pencoblosan dan konten peringatan terkait pidana penyalahgunaan form C6. Pengaturan penggunaan A5 pindahan dan pemilih dengan menggunakan e-KTP. Selanjutnya, pelatihan petugas KPPS & Pengawas TPS supaya disiplin dan menyesuaikan dengan UU 7 tahun 2017 dan PKPU serta Perbawaslu.

“Jika simulasi ini digelar ke daerah-daerah maka hasilnya akan lebih komperhensif di Pemilu 2019 mendatang,” pungkasnya. (Amal/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Krisis Akal Budi

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy