Serikat Pekerja PLN Tolak Opsi Swastanisasi Pembangkit

2
211
pln
Serikat Pekerja PLN demo Tolak Swastanisasi PLN, di depan Istana Negara.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap opsi swastanisasi pembangkit sebagai jalan keluar terhadap perkiraan dugaan kemungkinan BUMN Listrik itu gagal bayar untuk memenuhi kewajiban utangnya.

“Kami secara tegas menolak karena menyerahkan aset ke swasta yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat,” kata Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/10).

Penegasan itu terkait dengan bocornya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan termasuk dalam kemampuan untuk membayar utang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Menurut Jumadis, untuk biaya pembangunan pembangkit dengan pendanaan dari utang, baik yang dilakukan oleh PLN sendiri maupun oleh swasta tentu akan menambah beban bagi PLN.

“Bila swasta yang membangun pembangkit, justeru PLN dikenai kewajiban ‘take or pay’. Ambil atau tidak diambil kWh produksi listriknya maka PLN harus bayar dengan ‘capacity factor’ 80 persen. Tentu kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi,” katanya.

Sementara solusi yang diutarakan dan akan diambil oleh Kementerian ESDM dan BUMN, kata Jumadis, justru dipandang tidak tepat yang akan semakin menggerus keuangan seperti upaya semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit.

“Pendapat Menteri BUMN yang akan menjual aset pembangkit PLN yang sehat kepada swasta, justru akan memberatkan keuangan PLN,” katanya.

Jadi, tegasnya, menurut konstitusi tidak boleh diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi.

“Kalau mau memaksakan juga agar tidak melanggar konstitusi, ubah dulu konstitusinya,” kata Jumadis.

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Peringati Hari Kartini, Gus Ipul Persembahkan Puisi untuk Perempuan Jawa Timur

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tak lupa menyampaikan semangat Kartini pada peringatan hari Kartini, Sabtu...

Polda Babel Ringkus Tiga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

PANGKALPINANG, SERUJI.CO.ID - Tim Cobra Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung meringkus tiga pelaku penyalahgunaan narkoba yang beroperasi di wilayah itu. "Tiga pelaku masing-masing...

Korban Tewas Terlihat Berpesta Dua Malam

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Tiga korban yang pada Ahad (22/4), meninggal dunia di Surabaya terlihat menggelar pesta minuman keras selama dua malam sebelum kematiannya, kata...

Oknum BNN Langsa Ditangkap Terkait Sabu-Sabu

LANGSA, SERUJI.CO.ID - Dua oknum polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, Propinsi Aceh ditangkap personel Provos Polres setempat, atas dugaan...
Korban tewas miras

Polisi Temukan 2 Botol Yang Diduga Milik Korban Tewas Miras Oplosan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Polisi dari Polsek Tambaksari menemukan dua botol kemasan plastik yang didua sebelumnya berisi minuman keras (miras) oplosan yang menewaskan tiga korban...