Serikat Pekerja PLN Tolak Opsi Swastanisasi Pembangkit

2
256
pln
Serikat Pekerja PLN demo Tolak Swastanisasi PLN, di depan Istana Negara.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap opsi swastanisasi pembangkit sebagai jalan keluar terhadap perkiraan dugaan kemungkinan BUMN Listrik itu gagal bayar untuk memenuhi kewajiban utangnya.

“Kami secara tegas menolak karena menyerahkan aset ke swasta yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat,” kata Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/10).

Penegasan itu terkait dengan bocornya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan termasuk dalam kemampuan untuk membayar utang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Menurut Jumadis, untuk biaya pembangunan pembangkit dengan pendanaan dari utang, baik yang dilakukan oleh PLN sendiri maupun oleh swasta tentu akan menambah beban bagi PLN.

“Bila swasta yang membangun pembangkit, justeru PLN dikenai kewajiban ‘take or pay’. Ambil atau tidak diambil kWh produksi listriknya maka PLN harus bayar dengan ‘capacity factor’ 80 persen. Tentu kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi,” katanya.

Sementara solusi yang diutarakan dan akan diambil oleh Kementerian ESDM dan BUMN, kata Jumadis, justru dipandang tidak tepat yang akan semakin menggerus keuangan seperti upaya semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit.

“Pendapat Menteri BUMN yang akan menjual aset pembangkit PLN yang sehat kepada swasta, justru akan memberatkan keuangan PLN,” katanya.

Jadi, tegasnya, menurut konstitusi tidak boleh diserahkan dan dikuasai perusahaan pribadi.

“Kalau mau memaksakan juga agar tidak melanggar konstitusi, ubah dulu konstitusinya,” kata Jumadis.

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

Lima Bakal Caleg DPR Ditemukan KPU Merupakan Mantan Koruptor

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan lima bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) DPR yang didaftarkan partai politik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. "Berdasarkan...

Fasilitas Tidak Standar di Sukamiskin Dibenarkan Dirjen PAS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di...
Febri Diansyah

Kalapas Sukamiskin Diketahui Terang-Terangan Minta Mobil dan Uang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein secara terang-terangan meminta mobil, uang dan sejenisnya...
kpk, komisi pemberantasan korupsi

KPK Temukan Penyalahgunaan Fasilitas Berobat di Sukamiskin

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana dalam proses penanganan kasus di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. "Kami...

Dugaan Narapidana Sukamiskin Keluar Lapas Sedang Didalami Kemkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mendalami adanya dugaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dapat masuk dan keluar lapas dengan...