Serangan Teror Bom Beruntun, Golkar Desak Penuntasan RUU Antiterorisme

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Fraksi Partai Golkar mendesak para pihak terkait segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Antiterorisme sebagai respons atas aksi terorisme beruntun akhir-akhir ini.

“Fraksi Partai Golkar (FPG) merespons positif bahwa payung hukum tindak kejahatan terorisme harus diperkuat. Anggota Pansus RUU Antiterorisme dari FPG mendorong agar aktif menuntaskan RUU Antiterorisme segera dengan memperhatikan situasi negara yang genting atas aksi terorisme baru-baru ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/5).

Anggota DPR RI asal Jawa Timur itu mengatakan bom bunuh diri yang terjadi pada Ahad (13/5) di Surabaya, Jatim, merupakan aksi terorisme yang tidak bisa ditoleransi.

“Negara tidak boleh kalah terhadap tindak kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa masyarakat sipil dan aparat keamanan tersebut,” kata Satya yang kediamannya hanya berjarak 100 meter dari lokasi bom bunuh diri di Gereja Santa Maria, Ngagel, Surabaya tersebut.

Pada Selasa-Kamis (8-10/5), aksi terorisme juga terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Salemba di Markas Komando Brimob, Depok, Jabar.

Satya menegaskan segala bentuk aksi terorisme yang terjadi di Indonesia harus diberantas karena akan mengganggu stabilitas keamanan nasional dan oleh karena itu, payung hukum atas tindakan terorisme harus diperkuat.

Ia mengakui pembahasan RUU Antiterorisme sampai saat ini masih belum selesai.

Dengan rentetan aksi terorisme dalam sepekan ini, lanjutnya, maka RUU Antiterorisme sudah urgen untuk kembali dibahas dan segera dituntaskan.

“Rentetan aksi terorisme saat ini menumbuhkan semangat bersama, bahwa RUU Antiterorisme sudah sangat urgen. Kami harap segera dituntaskan. Kami menunggu respon pemerintah untuk duduk bersama kembali, agar RUU Antiterorisme bisa disahkan dalam masa sidang berikutnya ini,” ujarnya.

Satya mengharapkan pihak pemerintah juga segera satu suara dalam menuntaskan RUU Antiterorisme.

“Saya dengar mayoritas fraksi di Pansus RUU Antiterorisme di DPR sudah sepaham dan bersatu, tinggal menunggu pihak pemerintah yang tampaknya belum satu suara, karena setiap merumuskan satu kalimat atau paragraf, pemerintah selalu minta waktu kembali untuk membahas secara intern di pemerintah. Jadi bolanya justru ada di pemerintah, kami menunggu,” paparnya.

Bahkan, sambungnya, jika memang dinilai sangat mendesak karena situasi darurat nasional atas aksi terorisme, maka pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Saya yakin DPR pun akan segera merespons positif,” kata Satya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER