Sebut GP Ansor Organisasi Sesat Menyimpang, PBNU Protes Keras Dubes Arab Saudi


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan protes keras atas cuitan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi di akun twitternya yang menyebut Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai ‘organisasi sesat menyimpang’.

“Hubungan yang baik selama ini antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi ternodai ternodai oleh pernyataan Osamah bin Mohammed Al Shuaibi, duta besar Arab Saudi di Indonesia, dengan menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan yang ditulis dalam tweet-nya sebagai berikut,” kata Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (3/12) malam, menyikapi twit Osamah.

Disampaikan oleh Kiai Said, lewat akun twitternya @Os_alshuibi, Osamah menyampaikan informasi yang menyesatkan dan berisi fitnah dengan menyebut Reuni 212 sebagai reaksi atas pembakaran bendera Tauhid yang disebut Osamah dilakukan oleh ‘organisasi sesat menyimpang’.

“(Osamah) menulis ‘Jadi kemarin itu Reuni 212 itu yang jumlahnya banyak itu karena menyikapi reaksi terhadap pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum dari ‘organisasi sesat menyimpang’. Dengan dihadiri oleh capres no 02 Prabowo Subianto, wakil ketua parlemen Fadli Zon, dan lain-lain bapak-bapak wakil Indonesia’,” ucap Kiai Said membacakan isi Tweet dari Osama.

Saat SERUJI mencoba mengecek ke akun Osamah, ternyata tweet tersebut telah dihapus dari akun @Os_alshuibi.

“Oleh karena itu, dalam pandangan kami, Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik Rl-Saudi Arabia. Atas dasar ini kami sampailan protes keras,” pungkas Kiai Said.

Sebagaimana diketahui, pada saat peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2018 yang lalu, telah terjadi pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid oleh oknum dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU, yang merupakan organisasi di bawah GP Ansor.

GP Ansor telah mengecam pembakaran tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan SOP di Ansor dan Banser selama ini, juga telah memberikan sanksi atas perbuatan oknum Banser tersebut. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close