Sebentar Lagi, Jadi Tahanan Tidak Perlu Pusing Pikirkan Biaya Kesehatan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan para tahanan akan mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Tahanan Polri cukup banyak. Ini juga perlu dipikirkan kesehatannya, mulai dari yang tersangka, hingga yang sudah diputuskan bersalah kita wajib berikan layanan kesehatan pada mereka,” kata Tito usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Kamis (8/3).

Tito mengatakan masing-masing pihak antara Polri dan BPJS Kesehatan akan menindak-lanjuti rencana tersebut secara lebih teknis dengan melibatkan kementerian-lembaga terkait. Termasuk dalam mencarikan sumber dana untuk pembiayaan iuran kepesertaan para tahanan.

“Teknisnya Bareskrim dan BPJS Kesehatan akan mengundang kementerian terkait, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kita carikan dari mana iurannya. Apakah dari anggaran Polri, Kemenkumham, atau dari yang lain,” kata Tito.

Namun yang terpenting, dia menegaskan pemerintah akan memberikan jaminan kesehatan kepada para tahanan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerja sama dengan TNI-Polri dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kesepakatan bersama dalam penandatanganan nota kesepahaman antara tiga instansi tersebut meliputi rekonsiliasi data peserta JKN-KIS yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Polri, prosedur pelayanan kesehatan dan pembayaran pemanfaatan fasilitas kesehatan milik Polri, serta pemanfaatan data daring kecelakaan lalu lintas.

Sampai dengan 1 Maret 2018, tercatat sebanyak 193.535.881 jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS.

Untuk peserta TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa dan anggota Polri sebanyak 1.252.005 jiwa.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 669 milik TNI dan 561 milik Polri telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) saat ini sebanyak 105 rumah sakit milik TNI dan 40 rumah sakit milik Polri sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan. (Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.