Ribuan TKA China Akan Garap Proyek Kereta Cepat, Tim Prabowo: Pemerintah Harus Jelaskan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pemerintah harus jujur menjelaskan alasannya..

Seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (20/12), Direktur Utama PT KCIC, Chandra Dwiputra, menyebut pada 2019 nanti kebutuhan tenaga kerja mencapai 33 ribu. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya merupakan tenaga kerja asing (TKA) yang mayoritas berasal dari China.

Rencananya, pelaksanaan konstruksi berlangsung hingga 2021 mendatang. Berdasarkan data yang didapat CNBC Indonesia dari PT KCIC, dalam rentang tiga tahun tersebut setidaknya dibutuhkan 39 ribu tenaga kerja.

“Sangat mengagetkan membaca berita pernyataan Dirut PT Kerata Api Cepat Indonesia China (KCIC) bahwa akan ada 6.600 tenaga kerja asing yang akan mengerjakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Menyedihkan sekali nasib pekerja lokal. Pertanyaannya, kenapa harus ribuan TKA China ini kita terima?” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (21/12).

Andre menegaskan Indonesia mempunyai tenaga kerja yang andal. BUMN konstruksi Indonesia, kata Andre, sudah banyak mengerjakan proyek bernilai triliunan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Ini menunjukkan bangsa kita mempunyai tenaga kerja yang mumpuni dan ahli dan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak membutuhkan ribuan TKA China untuk mengerjakan proyek konstrusi kereta api cepat ini,” ujarnya.

Andre pun mempertanyakan soal perjanjian pemeritah Jokowi dengan pihak China.

“Apakah memang dari awal ada perjanjian rezim Pak Jokowi ini dengan pihak China bahwa akan memberikan kesempatan ribuan TKA China masuk untuk bekerja di proyek ini?” tanyanya.

Andre kemudian membandingkan dengan proyek MRT yang tidak melibatkan ribuan TKA dari Jepang.

“Kalau ini terjadi, ini menunjukkan bahwa rezim ini memang pro TKA China dan meminggirkan kesempatan pekerja lokal. Untuk MRT saja yang risiko pekerjaannya lebih sulit. Tidak ada tuh ribuan TKA dari Jepang yang harus bekerja dalam proyek MRT yang dikerjakan di Jakarta,” ujarnya.

Untuk itu, Andre minta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarat terkait alasan mendatangan ribuan TKA yang mayoritas dari China.

“Pemerintah harus menjawab pertanyaan ini. Apakah memang dari awal pemerintah sudah bikin kesepakatan agar ribuan TKA China masuk dalam proyek ini?” pungkasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER