Restriksi Impor Tidak Efektif Turunkan Harga Pangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, kebijakan restriksi atau pembatasan impor yang berlebihan ternyata tidak efektif dalam menurunkan harga pangan yang masih dibutuhkan oleh banyak warga.

“Pemerintah harus merevisi peraturan yang menghambat dan bersifat non tarif. Selain itu terkait kebijakan impor, untuk menghindarkan monopoli, pemerintah sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar pihak yang itu-itu saja untuk mengimpor komoditas pangan,” kata Kepala Penelitian CIPS, Hizkia Respatiadi, Kamis (28/12).

Menurutnya, restriksi terhadap impor terutama terkait produk hortikultura, hewan dan juga turunannya dinilai tidak efektif untuk menurunkan harga di pasar.

Ia berpendapat bahwa seharusnya membuat pemerintah bisa membuat dan menerapkan kebijakan yang mengedepakan kepentingan rakyat, terutama mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin.

“Jika kita melihat harga bahan pangan kita di pasar, ternyata gelontoran subsidi dan larangan impor yang dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan harga pangan,” ucapnya.

Untuk itu, memasuki tahun 2018, CIPS mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan pangan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Pemerintah, lanjutnya, tidak perlu ragu untuk melibatkan diri ke dalam perdagangan internasional dan mengambil manfaat dari mekanisme pasar karena dengan mengikuti mekanisme pasar, harga komoditas pangan di Tanah Air yang akan lebih terjangkau.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menyediakan paket-paket regulasi baru yang merelaksasi ketentuan tata niaga terkait impor bahan baku untuk keperluan Industri Kecil Menengah (IKM) serta membuka kemudahan tata niaga impor barang IKM.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12), mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan dua regulasi untuk komoditi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta besi atau baja.

Mendag menjelaskan regulasi-regulasi baru memberikan relaksasi tata niaga impor barang IKM berupa pemberlakuan pola pengawasan “post-audit” dan kemudahan rekomendasi.

Ia mengatakan regulasi-regulasi baru tersebut akan berlaku setelah diundangkan, yang diperkirakan terjadi di awal tahun setelah melalui proses di Kementerian Hukum dan HAM. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Ghazwul Fikri dan Media