Rata-rata Jumlah Bencana Era Jokowi Lebih Banyak, Begini Penjelasan BNPB

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggapi masyarakat yang kerap mengaitkan jumlah bencana alam dengan masa pemerintahan Presiden RI. Menurut BNPB, jumlah bencana dan pemerintahan tidak ada kaitannya.

“Saya sampaikan biar tidak digoreng ke mana-mana, bahwa tidak ada kaitan antara jumlah kejadian bencana dengan kepemerintahan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada wartawan di gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (28/12).

Sebelumnya, BNPB merilis data jumlah bencana yang terjadi pada setiap presiden yang memimpin Indonesia:
1. Presiden Soeharto (Januari 1966-Mei 1998) = 229 bencana
2. Presiden B.J Habibie (Juni 1998-September 1999) = 127 bencana
3. Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001) = 138 bencana
4. Presiden Megawati (Agustus 2001-Oktober 2004) = 1.221 bencana
5. Presiden SBY (November 2004-Oktober 2014) = 12.820 bencana
6. Presiden Jokowi (November 2014- 27 Desember 2018) = 9.957 bencana

Berdasarkan data yang tercatat BNPB, rata-rata bencana alam banyak terjadi pada masa Jokowi sebanyak 9.957 bencana atau 2.489 bencana per tahun, dan pemerintahan SBY sebanyak 12.820 bencana atau 1.282 bencana per tahun. Namun, menurut Sutopo, banyak bencana alam pada masa pemerintahan sebelum SBY yang tidak tercatat.

“Berdasarkan data ada banyak (bencana) di zaman SBY dan Jokowi, bukan berarti dulu (sebelumnya) tidak banyak. Dulu sebenarnya bencana dalam satu tahun itu lebih dari 1.000 bencana, tapi banyak yang tidak terdata,” ungkapnya.

Apalagi sebelum era Presiden Jokowi, BNPB sebagai badan penanggulangan bencana di Indonesia belumlah terbentuk.

“BNPB baru didirikan pada tahun 2008,” jelas Sutopo.

Selain itu, Sutopo mengungkapkan saat ini faktor teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih dan cepat dibandingkan kondisi dulu sehingga terkesan jumlah bencana lebih banyak saat ini.

“Dulu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pendataan pelaporan belum semaju sekarang, sehingga kita melihat data bencana saat ini memang terus meningkat,” tuturnya.

Kemudian Sutopo mengatakan saat ini banyak terjadi bencana hidrometeorologi di Indonesia, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

“Karena terkait ulah manusia. Hutan semakin berkurang, lingkungan semakin rusak, lahan kritis masih meningkat. Otomatis kerusakan lingkungan tadi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi,” ujar Sutopo. (SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER