Rakernas Mathla’ul Anwar, Wiranto: Perbedaan Pilihan Politik Jangan Rusak Persatuan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan masyarakat dipersilakan berbeda pilihan politik asal tidak mengganggu persatuan NKRI.

“Beda pilihan politik silahkan tapi bicara merawat persatuan, Pancasila, NKRI tidak bisa ditawar lagi,” kata Wiranto pada Rapat Kerja Nasional II Mathla’ul Anwar di Jakarta, Sabtu (8/12).

Wiranto yang juga Ketua Dewan Penasehat Mathla’ul Anwar mengingatkan agar ormas yang sudah berdiri lebih dari satu abad itu tidak disusupi ideologi lain selain Pancasila.

“Tugas yang diemban Mathla’ul Anwar di bidang pendidikan dan dakwah serta ekonomi umat maka harus fokus kesana,” tambahnya.

Wiranto juga mengingatkan tugas merawat NKRI agar terus dilanjutkan dengan mengedepankan semangat toleransi, semangat persatuan, semangat untuk membangun negeri bukan mengedepankan ego.

Sekjen Mathla’ul Anwar Oke Setiadi Affendi mengatakan meski tahun politik, organisasi yang didirikan di Menes, Banten pada 1916 tersebut netral dan tidak memihak.

“Tidak ada tradisi di Mathla’ul Anwar untuk dukung mendukung walau ini tahun politik kita lepas dari itu semua. Kita mengadakan rakernas dalam rangka konsolidasi seluruh pengurus wilayah agar kepengurusan terus berlanjut. Ini tidak ada urusan dengan politik,” tambah Oke.

Namun organisasi yang didirikan oleh para ulama salah satunya KH Mas Abdurrahman itu membebaskan anggotanya memiliki pilihan politik sebagai hak warga negara.

Dalam Rakernas kedua selama kepemimpinan KH Ahmad Syadeli Karim periode 2015-2020 itu diikuti Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia.

Rakernas dengan tema “Revitalisasi peran dan Kontribusi Mathlaul Anwar dalam merawat NKRI” bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi, termasuk merumuskan dan menyepakati sikap organisasi terkait perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Mathla’ul Anwar didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mathla’ul Anwar didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU.

Ormas Islam yang sudah berusia lebih dari satu abad (seratus tahun) itu saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Misi awal pendirian Mathla’ul Anwar adalah melakukan purifikasi ajaran Islam dengan memberantas TBC (tahayul, bid’ah dan churafat). (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Begini Tanggapan “Santuy” Anies Baswedan Soal Karikatur “Terendam di Lem Aibon” Tempo

Menanggapi cover majalah Tempo yang sarat kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan "santuy". Berikut tanggapannya.

Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK.

TERPOPULER

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close