Rakernas Mathla’ul Anwar, Wiranto: Perbedaan Pilihan Politik Jangan Rusak Persatuan


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan masyarakat dipersilakan berbeda pilihan politik asal tidak mengganggu persatuan NKRI.

“Beda pilihan politik silahkan tapi bicara merawat persatuan, Pancasila, NKRI tidak bisa ditawar lagi,” kata Wiranto pada Rapat Kerja Nasional II Mathla’ul Anwar di Jakarta, Sabtu (8/12).

Wiranto yang juga Ketua Dewan Penasehat Mathla’ul Anwar mengingatkan agar ormas yang sudah berdiri lebih dari satu abad itu tidak disusupi ideologi lain selain Pancasila.

“Tugas yang diemban Mathla’ul Anwar di bidang pendidikan dan dakwah serta ekonomi umat maka harus fokus kesana,” tambahnya.

Wiranto juga mengingatkan tugas merawat NKRI agar terus dilanjutkan dengan mengedepankan semangat toleransi, semangat persatuan, semangat untuk membangun negeri bukan mengedepankan ego.

Sekjen Mathla’ul Anwar Oke Setiadi Affendi mengatakan meski tahun politik, organisasi yang didirikan di Menes, Banten pada 1916 tersebut netral dan tidak memihak.

“Tidak ada tradisi di Mathla’ul Anwar untuk dukung mendukung walau ini tahun politik kita lepas dari itu semua. Kita mengadakan rakernas dalam rangka konsolidasi seluruh pengurus wilayah agar kepengurusan terus berlanjut. Ini tidak ada urusan dengan politik,” tambah Oke.

Namun organisasi yang didirikan oleh para ulama salah satunya KH Mas Abdurrahman itu membebaskan anggotanya memiliki pilihan politik sebagai hak warga negara.

Dalam Rakernas kedua selama kepemimpinan KH Ahmad Syadeli Karim periode 2015-2020 itu diikuti Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia.

Rakernas dengan tema “Revitalisasi peran dan Kontribusi Mathlaul Anwar dalam merawat NKRI” bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi, termasuk merumuskan dan menyepakati sikap organisasi terkait perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Mathla’ul Anwar didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mathla’ul Anwar didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU.

Ormas Islam yang sudah berusia lebih dari satu abad (seratus tahun) itu saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Misi awal pendirian Mathla’ul Anwar adalah melakukan purifikasi ajaran Islam dengan memberantas TBC (tahayul, bid’ah dan churafat). (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close