Rakernas Mathla’ul Anwar, Wiranto: Perbedaan Pilihan Politik Jangan Rusak Persatuan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan masyarakat dipersilakan berbeda pilihan politik asal tidak mengganggu persatuan NKRI.

“Beda pilihan politik silahkan tapi bicara merawat persatuan, Pancasila, NKRI tidak bisa ditawar lagi,” kata Wiranto pada Rapat Kerja Nasional II Mathla’ul Anwar di Jakarta, Sabtu (8/12).

Wiranto yang juga Ketua Dewan Penasehat Mathla’ul Anwar mengingatkan agar ormas yang sudah berdiri lebih dari satu abad itu tidak disusupi ideologi lain selain Pancasila.

“Tugas yang diemban Mathla’ul Anwar di bidang pendidikan dan dakwah serta ekonomi umat maka harus fokus kesana,” tambahnya.

Wiranto juga mengingatkan tugas merawat NKRI agar terus dilanjutkan dengan mengedepankan semangat toleransi, semangat persatuan, semangat untuk membangun negeri bukan mengedepankan ego.

Sekjen Mathla’ul Anwar Oke Setiadi Affendi mengatakan meski tahun politik, organisasi yang didirikan di Menes, Banten pada 1916 tersebut netral dan tidak memihak.

“Tidak ada tradisi di Mathla’ul Anwar untuk dukung mendukung walau ini tahun politik kita lepas dari itu semua. Kita mengadakan rakernas dalam rangka konsolidasi seluruh pengurus wilayah agar kepengurusan terus berlanjut. Ini tidak ada urusan dengan politik,” tambah Oke.

Namun organisasi yang didirikan oleh para ulama salah satunya KH Mas Abdurrahman itu membebaskan anggotanya memiliki pilihan politik sebagai hak warga negara.

Dalam Rakernas kedua selama kepemimpinan KH Ahmad Syadeli Karim periode 2015-2020 itu diikuti Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia.

Rakernas dengan tema “Revitalisasi peran dan Kontribusi Mathlaul Anwar dalam merawat NKRI” bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi, termasuk merumuskan dan menyepakati sikap organisasi terkait perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Mathla’ul Anwar didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mathla’ul Anwar didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU.

Ormas Islam yang sudah berusia lebih dari satu abad (seratus tahun) itu saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Misi awal pendirian Mathla’ul Anwar adalah melakukan purifikasi ajaran Islam dengan memberantas TBC (tahayul, bid’ah dan churafat). (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER