Rakernas Mathla’ul Anwar, Wiranto: Perbedaan Pilihan Politik Jangan Rusak Persatuan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan masyarakat dipersilakan berbeda pilihan politik asal tidak mengganggu persatuan NKRI.

“Beda pilihan politik silahkan tapi bicara merawat persatuan, Pancasila, NKRI tidak bisa ditawar lagi,” kata Wiranto pada Rapat Kerja Nasional II Mathla’ul Anwar di Jakarta, Sabtu (8/12).

Wiranto yang juga Ketua Dewan Penasehat Mathla’ul Anwar mengingatkan agar ormas yang sudah berdiri lebih dari satu abad itu tidak disusupi ideologi lain selain Pancasila.

“Tugas yang diemban Mathla’ul Anwar di bidang pendidikan dan dakwah serta ekonomi umat maka harus fokus kesana,” tambahnya.


Wiranto juga mengingatkan tugas merawat NKRI agar terus dilanjutkan dengan mengedepankan semangat toleransi, semangat persatuan, semangat untuk membangun negeri bukan mengedepankan ego.

Sekjen Mathla’ul Anwar Oke Setiadi Affendi mengatakan meski tahun politik, organisasi yang didirikan di Menes, Banten pada 1916 tersebut netral dan tidak memihak.

“Tidak ada tradisi di Mathla’ul Anwar untuk dukung mendukung walau ini tahun politik kita lepas dari itu semua. Kita mengadakan rakernas dalam rangka konsolidasi seluruh pengurus wilayah agar kepengurusan terus berlanjut. Ini tidak ada urusan dengan politik,” tambah Oke.

Namun organisasi yang didirikan oleh para ulama salah satunya KH Mas Abdurrahman itu membebaskan anggotanya memiliki pilihan politik sebagai hak warga negara.

Dalam Rakernas kedua selama kepemimpinan KH Ahmad Syadeli Karim periode 2015-2020 itu diikuti Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia.

Rakernas dengan tema “Revitalisasi peran dan Kontribusi Mathlaul Anwar dalam merawat NKRI” bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi, termasuk merumuskan dan menyepakati sikap organisasi terkait perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Mathla’ul Anwar didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mathla’ul Anwar didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU.

Ormas Islam yang sudah berusia lebih dari satu abad (seratus tahun) itu saat ini mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Misi awal pendirian Mathla’ul Anwar adalah melakukan purifikasi ajaran Islam dengan memberantas TBC (tahayul, bid’ah dan churafat). (Ant/SU01)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

AJI Kecam Oknum Beratribut Ormas Lakukan Kekerasan Pada Jurnalis Saat Munajat 212

Sejumlah jurnalis mengalami persekusi yang diduga dilakukan oknum dengan atribut sebuah ormas saat acara Malam Munajat 212.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

TERPOPULER

Presiden Jokowi Minta #UninstallBukalapak Dihentikan

Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menghentikan #UninstallBukalapak

Inilah Alasan Kenapa Prabowo Tidak Hadir di Tanwir Muhammadiyah

Begini lho alasannnya, capres nomor urut 02, Prabowo tidak penuhi undangan pembukaan Tanwir Muhammadiyah.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

Kritisi Pejabat Tidak Jujur, Rizal Ramli: Janji Hentikan Impor, Kenyataannya Gencar Impor

Inilah kritik keras Rizal Ramli terhadap janji-janji yang tidak dipenuhi pejabat Indonesia.

Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

Memprihatinkan, dari 5 partai Islam hanya 1 yang diprediksi lolos PT dalam Pemilus 2019.