PSI Tolak Poligami, PKS: Hanya Cari Sensasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melarang kadernya melakukan praktik poligami. PKS menganggap PSI hanya mencari sensasi dengan aturan larangan poligami.

“Kenapa kemudian yang baru datang ingin mencari sensasi dengan cara seperti ini, yakinlah itu sensasi yang salah,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Hidayat menilai PSI sengaja melakukan hal tersebut demi merebut suara massa ‘anti-syariah’.

“Mereka sengaja melakukan ini yang mereka perkirakan bisa mengambil ceruk dari suara yang mungkin anti-syariah. Tapi akan menjadi sangat jelas yang anti-syariah dalam konteks Indonesia itu adalah pihak-pihak yang belum memahami Pancasila dengan sebenarnya,” jelasnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Poligami Bukan Ajaran Islam, Begini Tanggapan MUI

Karena itu, ia menyarankan PSI banyak belajar soal Pancasila dan demokrasi di Indonesia.

Hidayat kemudian mencontohkan sejumlah tokoh yang poligami, diantaranya Presiden RI ke-1, Soekarno dan Wakil Presiden Hamzah Haz yang pernah mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004.

“Kalau Anda betul-betul ingin masuk demokrasi, pahamilah demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang di dalamnya ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya ada nilai-nilai agama yang dihormati di Indonesia termasuk di antaranya adalah masalah zakat, haji, itu semuanya diperbolehkan dan menjadi peraturan UU, termasuk pernikahan ada UU-nya,” tegasnya.

“Jadi, praktik di Indonesia berpoligami ada presiden berpoligami, ada wapres berpoligami. Wapres Bu Megawati yakni Pak Hamzah Haz berpoligami, dan Bu Meganya tidak mempermasalahkan,” imbuhnya.

Baca juga: PSI Larang Poligami, SKPI: Itu Arogan dan Intoleran

Sebelumnya, isu soal poligami ini bergulir dari penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap poligami karena dianggap sebagai salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

Untuk itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.

Tekad penolakan poligami ini nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen, partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER