Provokasi Umat Tidak Taati Ketua MUI, Anggota MUI Dinilai Lakukan Perbuatan Tak Patut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Chair Ramadhan dinilai telah melakukan perbuatan tidak patut dan diluar adat kesopanan keulamaan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI KH Cholil Nafis, menyikapi perbuatan Abdul Chair yang telah menyerukan kepada massa aksi 64, agar tidak menghiraukan pernyataan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang menghimbau memaafkan Sukmawati Soekarnoputri.

Seruan Abdul Chair itu disampaikan saat aksi massa umat Islam di depan Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Jumat (6/4) kemarin.

KH Cholil menjelaskan bahwa Ketua Umum MUI adalah simbol dari sebuah organisasi. Manurutnya, sudah sepatutnya anggota organisasi menuruti apa yang dikatakan oleh sang Ketua Umum.

“Kita sebagai anggota tentunya manut terhadap yang disampaikan Ketua Umum. Jika ada hal yang kurang sependapat ada mekanisme musyawarah, ada mekanisme rapat, tidak baik ketika menjawab di luar padahal tidak pernah dibahas di dalam sebelumnya,” kata KH Cholil sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Sabtu (7/4).

Ditegaskan KH Cholil Nafis bahwa sikap Abdul Chair tidak serta merta menunjukkan jika ada friksi atau pun perlawanan terhadap KH Ma’ruf Amin di MUI. “MUI kompak dan solid,” tegasnya.

Sementara itu, MUI berencana akan memanggil Abdul Chair untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut.

“Kita akan lakukan pembicaraan. Dia akan saya panggil hari Selasa untuk klarifikasi apa benar pernyataan itu. Kalau benar, ya Anda di luar saja,” ungkap Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah, di Jakarta, Sabtu (7/4).

Ikhsan menyayangkan pernyataan Abdul Chair tersebut, yang dinilai telah memprovokasi umat, dan tidak menggunakan mekanisme internal MUI mengungkapkan perbedaan pandanngannya dengan Ketua MUI.

“Kalau seperti itu namanya liar. Apalagi memprovokasi umat untuk tidak menaati seruan Kiyai Ma’ruf,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.