Pro Kontra Nilai Divestasi Freeport: Mestinya Negara Hanya Bayar Ratusan Juta Dolar


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Banyak pihak menilai harga divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mencapai US$3,85 miliar, setara Rp55 triliun, terlalu mahal untuk dibayar pemerintah Indonesia. Apalagi mengingat masa operasi Freeport jika merujuk pada Kontrak Karya, akan berakhir pada 2021.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, harga US$3,85 miliar sangat tidak masuk akal karena pada dasarnya sebagian besar aset yang dibayar oleh pemerintah Indonesia adalah milik negara dan bangsa sendiri.

Menurut Marwan, mestinya rujukan perhitungan harga saham adalah periode kontrak karya tambang Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 dan bukan periode KK hingga 2041 seperti yang diinginkan Freeport. Dengan masa berlaku KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun, ia memproyeksikan nilai aset dan bisnis Freeport jauh lebih rendah dari US$3-4 miliar.

“Dengan rujukan periode kontrak yang tinggal 3-4 tahun, IRESS yakin nilai 41,64% saham Freeport hanya berkisar US$1-1,5 miliar. Jika sanksi-sanksi hukum akibat kerusakan lingkungan yang nilainya sangat besar diperhitungkan maka nilai yang harus dibayar negara untuk 41,64% saham divestasi Freeport diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar AS saja,” jelasnya.

Baca juga: Baru Sebatas HoA, PUSHEP: Saham Freeport Belum Diambil Alih Pemerintah

Tak jauh berbeda dengan Marwan, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, menilai harga 51% saham Freeport Indonesia tidak akan mencapai US$3,85 miliar. Pasalnya menurut Marwan, saat Freeport McMoran melepas 9,36 persen saham Freeport Indonesia ke PT Indocopper, hanya dihargai US$400 juta.

“Jadi harga jual wajar 51% saham Freeport tak akan mencampai US$3,85 miliar,” ungkap Tito.

Terpisah, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, juga menilai harga 51% saham Freeport yang akan dibayar pemerintah sesuai kesepakat HoA terlalu mahal.

11 KOMENTAR

    • Betul.kontrak karya itu ada uu nya jadi tdk bisa siapapun presidennya utk sesukanya menutup freeport terkecuali masa kontraknya habis. Kontrak Freeport sebenar habis pd thn 2021 tapi sekarang kita membeli sahamnya dgn biaya besar bahkan perjanjiannya kontrak di perpanjang s/d 2041 . Freeport setuju karena merasa di untungkan dan hak pengelolaan tambang tetap freeport sebagai pelaksananya. Kira2 bagaimana pendapat anda baik utk kita atau sebaliknya. Jgn ini hanya di jadikan pencitraan menghadapi thn politik pilpres. Maaf bila ada tersalah kata ini pendapat pribadi.,( Catatan sebelum lengser Alm pak Soeharto memperpanjang kontrak Freeport s/ d thn 2021).jadi 3thn lagi habis masa kontraknya.

    • Yg saya heran kenapa negara kita yg hrs beli ya?tanah2 kita..dia yg ngontrak ko jd kita yg beli?aneh
      ..kayak kita pnya rmh dikontrakin klo udh hbs masa kontraknya ya udh dibalikin..knp yg pny rmh hrs beli?tlg lurr..yg ilmunya sundul langit dijelasin…

    • Sayangnya akad kontraknya yg pertama sifatnya tdk bisa di hentikan, bisanya di perpanjang terus dan terus, sampai Freeport menilai tdk layak di teruskan, itulah yg saya tdk habis pikir, kontrak irasional kok di sepakati Indonesia. Indonesia paling jauh bisanya menambah kepemilikan saham Freeport itupun sayangnya terjadi kesepakatan saat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika melemah yakni 14 ribu per satu dolar Amerika. Dampaknya adalah harga saham yg super mahal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close