Pro Kontra Nilai Divestasi Freeport: Mestinya Negara Hanya Bayar Ratusan Juta Dolar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Banyak pihak menilai harga divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mencapai US$3,85 miliar, setara Rp55 triliun, terlalu mahal untuk dibayar pemerintah Indonesia. Apalagi mengingat masa operasi Freeport jika merujuk pada Kontrak Karya, akan berakhir pada 2021.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, harga US$3,85 miliar sangat tidak masuk akal karena pada dasarnya sebagian besar aset yang dibayar oleh pemerintah Indonesia adalah milik negara dan bangsa sendiri.

Menurut Marwan, mestinya rujukan perhitungan harga saham adalah periode kontrak karya tambang Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 dan bukan periode KK hingga 2041 seperti yang diinginkan Freeport. Dengan masa berlaku KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun, ia memproyeksikan nilai aset dan bisnis Freeport jauh lebih rendah dari US$3-4 miliar.

“Dengan rujukan periode kontrak yang tinggal 3-4 tahun, IRESS yakin nilai 41,64% saham Freeport hanya berkisar US$1-1,5 miliar. Jika sanksi-sanksi hukum akibat kerusakan lingkungan yang nilainya sangat besar diperhitungkan maka nilai yang harus dibayar negara untuk 41,64% saham divestasi Freeport diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar AS saja,” jelasnya.

BACA JUGA:  Empat Rumah Hangus Terbakar, Diduga Karena Kompor Meledak

Baca juga: Baru Sebatas HoA, PUSHEP: Saham Freeport Belum Diambil Alih Pemerintah

Tak jauh berbeda dengan Marwan, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, menilai harga 51% saham Freeport Indonesia tidak akan mencapai US$3,85 miliar. Pasalnya menurut Marwan, saat Freeport McMoran melepas 9,36 persen saham Freeport Indonesia ke PT Indocopper, hanya dihargai US$400 juta.

“Jadi harga jual wajar 51% saham Freeport tak akan mencampai US$3,85 miliar,” ungkap Tito.

Terpisah, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, juga menilai harga 51% saham Freeport yang akan dibayar pemerintah sesuai kesepakat HoA terlalu mahal.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Diabetes: Kenali Penyakit Yang Jumlah Penderitanya Terus Meningkat (2)

Diabetes melitus adalah penyakit kronis, sekali seseorang didiagnosis sebagai penyandangnya, maka pada umumnya penyakit ini akan mendampinginya sepanjang usianya. Dengan kata lain, diabetes ini akan menjadi temannya selamanya.

11 KOMENTAR

    • Betul.kontrak karya itu ada uu nya jadi tdk bisa siapapun presidennya utk sesukanya menutup freeport terkecuali masa kontraknya habis. Kontrak Freeport sebenar habis pd thn 2021 tapi sekarang kita membeli sahamnya dgn biaya besar bahkan perjanjiannya kontrak di perpanjang s/d 2041 . Freeport setuju karena merasa di untungkan dan hak pengelolaan tambang tetap freeport sebagai pelaksananya. Kira2 bagaimana pendapat anda baik utk kita atau sebaliknya. Jgn ini hanya di jadikan pencitraan menghadapi thn politik pilpres. Maaf bila ada tersalah kata ini pendapat pribadi.,( Catatan sebelum lengser Alm pak Soeharto memperpanjang kontrak Freeport s/ d thn 2021).jadi 3thn lagi habis masa kontraknya.

    • Yg saya heran kenapa negara kita yg hrs beli ya?tanah2 kita..dia yg ngontrak ko jd kita yg beli?aneh
      ..kayak kita pnya rmh dikontrakin klo udh hbs masa kontraknya ya udh dibalikin..knp yg pny rmh hrs beli?tlg lurr..yg ilmunya sundul langit dijelasin…

    • Sayangnya akad kontraknya yg pertama sifatnya tdk bisa di hentikan, bisanya di perpanjang terus dan terus, sampai Freeport menilai tdk layak di teruskan, itulah yg saya tdk habis pikir, kontrak irasional kok di sepakati Indonesia. Indonesia paling jauh bisanya menambah kepemilikan saham Freeport itupun sayangnya terjadi kesepakatan saat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika melemah yakni 14 ribu per satu dolar Amerika. Dampaknya adalah harga saham yg super mahal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi