Pro Kontra Nilai Divestasi Freeport: Mestinya Negara Hanya Bayar Ratusan Juta Dolar

11
825
  • 344
    Shares
Demo freeport
Ilustrasi demo Freeport. (Foto: AFP)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Banyak pihak menilai harga divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mencapai US$3,85 miliar, setara Rp55 triliun, terlalu mahal untuk dibayar pemerintah Indonesia. Apalagi mengingat masa operasi Freeport jika merujuk pada Kontrak Karya, akan berakhir pada 2021.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, harga US$3,85 miliar sangat tidak masuk akal karena pada dasarnya sebagian besar aset yang dibayar oleh pemerintah Indonesia adalah milik negara dan bangsa sendiri.

Menurut Marwan, mestinya rujukan perhitungan harga saham adalah periode kontrak karya tambang Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 dan bukan periode KK hingga 2041 seperti yang diinginkan Freeport. Dengan masa berlaku KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun, ia memproyeksikan nilai aset dan bisnis Freeport jauh lebih rendah dari US$3-4 miliar.

Loading...

“Dengan rujukan periode kontrak yang tinggal 3-4 tahun, IRESS yakin nilai 41,64% saham Freeport hanya berkisar US$1-1,5 miliar. Jika sanksi-sanksi hukum akibat kerusakan lingkungan yang nilainya sangat besar diperhitungkan maka nilai yang harus dibayar negara untuk 41,64% saham divestasi Freeport diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar AS saja,” jelasnya.

Baca juga: Baru Sebatas HoA, PUSHEP: Saham Freeport Belum Diambil Alih Pemerintah

Tak jauh berbeda dengan Marwan, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, menilai harga 51% saham Freeport Indonesia tidak akan mencapai US$3,85 miliar. Pasalnya menurut Marwan, saat Freeport McMoran melepas 9,36 persen saham Freeport Indonesia ke PT Indocopper, hanya dihargai US$400 juta.

“Jadi harga jual wajar 51% saham Freeport tak akan mencampai US$3,85 miliar,” ungkap Tito.

Terpisah, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, juga menilai harga 51% saham Freeport yang akan dibayar pemerintah sesuai kesepakat HoA terlalu mahal.

loading...

11 KOMENTAR

    • Betul.kontrak karya itu ada uu nya jadi tdk bisa siapapun presidennya utk sesukanya menutup freeport terkecuali masa kontraknya habis. Kontrak Freeport sebenar habis pd thn 2021 tapi sekarang kita membeli sahamnya dgn biaya besar bahkan perjanjiannya kontrak di perpanjang s/d 2041 . Freeport setuju karena merasa di untungkan dan hak pengelolaan tambang tetap freeport sebagai pelaksananya. Kira2 bagaimana pendapat anda baik utk kita atau sebaliknya. Jgn ini hanya di jadikan pencitraan menghadapi thn politik pilpres. Maaf bila ada tersalah kata ini pendapat pribadi.,( Catatan sebelum lengser Alm pak Soeharto memperpanjang kontrak Freeport s/ d thn 2021).jadi 3thn lagi habis masa kontraknya.

    • Yg saya heran kenapa negara kita yg hrs beli ya?tanah2 kita..dia yg ngontrak ko jd kita yg beli?aneh
      ..kayak kita pnya rmh dikontrakin klo udh hbs masa kontraknya ya udh dibalikin..knp yg pny rmh hrs beli?tlg lurr..yg ilmunya sundul langit dijelasin…

    • Sayangnya akad kontraknya yg pertama sifatnya tdk bisa di hentikan, bisanya di perpanjang terus dan terus, sampai Freeport menilai tdk layak di teruskan, itulah yg saya tdk habis pikir, kontrak irasional kok di sepakati Indonesia. Indonesia paling jauh bisanya menambah kepemilikan saham Freeport itupun sayangnya terjadi kesepakatan saat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika melemah yakni 14 ribu per satu dolar Amerika. Dampaknya adalah harga saham yg super mahal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU