Pro Kontra Nilai Divestasi Freeport: Mestinya Negara Hanya Bayar Ratusan Juta Dolar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Banyak pihak menilai harga divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mencapai US$3,85 miliar, setara Rp55 triliun, terlalu mahal untuk dibayar pemerintah Indonesia. Apalagi mengingat masa operasi Freeport jika merujuk pada Kontrak Karya, akan berakhir pada 2021.

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, harga US$3,85 miliar sangat tidak masuk akal karena pada dasarnya sebagian besar aset yang dibayar oleh pemerintah Indonesia adalah milik negara dan bangsa sendiri.

Menurut Marwan, mestinya rujukan perhitungan harga saham adalah periode kontrak karya tambang Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 dan bukan periode KK hingga 2041 seperti yang diinginkan Freeport. Dengan masa berlaku KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun, ia memproyeksikan nilai aset dan bisnis Freeport jauh lebih rendah dari US$3-4 miliar.

“Dengan rujukan periode kontrak yang tinggal 3-4 tahun, IRESS yakin nilai 41,64% saham Freeport hanya berkisar US$1-1,5 miliar. Jika sanksi-sanksi hukum akibat kerusakan lingkungan yang nilainya sangat besar diperhitungkan maka nilai yang harus dibayar negara untuk 41,64% saham divestasi Freeport diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar AS saja,” jelasnya.

Baca juga: Baru Sebatas HoA, PUSHEP: Saham Freeport Belum Diambil Alih Pemerintah

Tak jauh berbeda dengan Marwan, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, menilai harga 51% saham Freeport Indonesia tidak akan mencapai US$3,85 miliar. Pasalnya menurut Marwan, saat Freeport McMoran melepas 9,36 persen saham Freeport Indonesia ke PT Indocopper, hanya dihargai US$400 juta.

“Jadi harga jual wajar 51% saham Freeport tak akan mencampai US$3,85 miliar,” ungkap Tito.

Terpisah, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, juga menilai harga 51% saham Freeport yang akan dibayar pemerintah sesuai kesepakat HoA terlalu mahal.

11 KOMENTAR

    • Betul.kontrak karya itu ada uu nya jadi tdk bisa siapapun presidennya utk sesukanya menutup freeport terkecuali masa kontraknya habis. Kontrak Freeport sebenar habis pd thn 2021 tapi sekarang kita membeli sahamnya dgn biaya besar bahkan perjanjiannya kontrak di perpanjang s/d 2041 . Freeport setuju karena merasa di untungkan dan hak pengelolaan tambang tetap freeport sebagai pelaksananya. Kira2 bagaimana pendapat anda baik utk kita atau sebaliknya. Jgn ini hanya di jadikan pencitraan menghadapi thn politik pilpres. Maaf bila ada tersalah kata ini pendapat pribadi.,( Catatan sebelum lengser Alm pak Soeharto memperpanjang kontrak Freeport s/ d thn 2021).jadi 3thn lagi habis masa kontraknya.

    • Yg saya heran kenapa negara kita yg hrs beli ya?tanah2 kita..dia yg ngontrak ko jd kita yg beli?aneh
      ..kayak kita pnya rmh dikontrakin klo udh hbs masa kontraknya ya udh dibalikin..knp yg pny rmh hrs beli?tlg lurr..yg ilmunya sundul langit dijelasin…

    • Sayangnya akad kontraknya yg pertama sifatnya tdk bisa di hentikan, bisanya di perpanjang terus dan terus, sampai Freeport menilai tdk layak di teruskan, itulah yg saya tdk habis pikir, kontrak irasional kok di sepakati Indonesia. Indonesia paling jauh bisanya menambah kepemilikan saham Freeport itupun sayangnya terjadi kesepakatan saat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika melemah yakni 14 ribu per satu dolar Amerika. Dampaknya adalah harga saham yg super mahal

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER