PPP Apresiasi Putusan MK Terkait “Presidential Treshold”

0
98
Achmad Baidowi
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas mengajukan calon presiden (presidential treshold).

“Putusan MK menunjukkan bahwa penyusunan UU Pemilu sesuai dengan semangat Putusan MK terdahulu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Kamis (11/1).

Dia menjelaskan apa yang diputuskan MK terdahulu hanya pemilu serentak dan tidak menghapus ambang batas dan tidak melarang penggunaan hasil Pemilu 2014 dipakai dua kali.

Karena itu, menurut dia, apabila mengacu pada konfigurasi hasil pemilu 2014, calon presiden diprediksi tidak terlalu banyak karena partai politik sudah berkumpul di satu poros koalisi.

“Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada pemilu sebelumnya. Kedepan, ayo ciptakan iklim pemilu yang sehat dan kondusif,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1).

Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan Presiden atau “presidential threshold”.

Dalam pasal tersebut Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam pertimbangannya, MK menilai “presidential threshold” relevan untuk memperkuat sistem presidensial dan Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. Selain itu MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif. (Ant/SU05)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Deddy Mizwar

Sempat Menolak, Deddy Mizwar Dipastikan Hadir di Debat Publik Ketiga

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar (Demiz) dipastikan hadir setelah sempat menolak menghadiri Debat Publik Ketiga Jawa Barat...

Kunjungi Anak-Anak Imigran, Melania Trump Justru Tuai Kecaman

TEXAS, SERUJI.CO.ID -  Kunjungan Ibu Negara Melania Trump pada Kamis (21/6) ke penampungan anak-anak pendatang, yang terpisah dari orangtua mereka di Texas, dibayangi jaketnya, yang...

Tinggalkan Everton, Ramiro Mori Gabung Villarreal

MADRID, SERUJI.CO.ID - Klub liga Spanyol Villarreal rekrut bek Ramiro Funes Mori dari Everton lewat kontrak empat tahun, demikian dikatakan klub asal Spanyol itu. Bek asal...

Sempat Dibatalkan, Akhirnya Laga Persebaya vs Persija Akan Digelar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Operator Liga 1 2018 PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan lanjutan laga kandang yang tertunda Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya dan Persib...

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Purbalingga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tersangka Bupati Purbalingga dalam tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten...