Polri Diminta Patuhi Keputusan Pengadilan Negeri Terkait Irsanto Ongko

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, meminta Mabes Polri mematuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memenangkan gugatan praperadilan Irsanto Ongko, untuk segera mencabut status hukumnya sebagai tersangka.

“Polisi harus mematuhi keputusan praperadilan yang sudah diputuskan oleh pengadilan karena keputusan pengadilan terhadap permohonan praperadilan suatu perkara adalah bersifat mengikat,” kata Wihadi dalam keterangannya yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7).

Sebelumnya, pengacara Irsanto Ongko, Patra M Zen, meminta Bareskrim Polri segera mencabut status kliennya yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pencegahan ke luar negeri setelah PN Jaksel mengabulkan permohonan praperadilannya dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

“Surat permohonan sudah dua kali kami sampaikan kepada Dirtipidter masing-masing pada 11 April dan 29 April 2019 lalu,” kata Patra, dilansir dari Antara.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Irsanto Ongko terkait penetapan tersangka per 2 April 2019.

Atas hal itu, kuasa hukum Irsanto Ongko, Patra M Zen, pada 14 Mei lalu, mendatangi Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri untuk meminta pencabutan status dirinya yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang dan pencegahan ke luar negeri.

Patra mengatakan dirinya sudah mengirim surat permohonan pencabutan status pencegahan dan DPO Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, namun pihak penyidik belum merespon permohonan tersebut.

Patra mengungkapkan Irsanto Ongko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (3) KUHP.

Menurut Patra, kliennya ditetapkan tersangka karena diduga memberi keterangan palsu pada persidangan perdata di PN Jakarta Pusat pada 25 Februari 2004.

“Keterangan ini kemudian dilaporkan oleh kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia selaku salah satu pihak dalam perkara perdata itu,” jelas Patra.

Amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 20/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel menyatakan penetapan Irsanto Ongko sebagai tersangka dalam laporan polisi bernomor LP/1064/IX/2015/Bareskrim tanggal 10 September 2015 oleh termohon sudah daluwarsa atau habis waktu.

Dalam amar putusan praperadilan juga dinyatakan, penetapan Irsanto Ongko selaku tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

“Karenanya, demi hukum, kami mohon kepada Pak Fadil (Dirtipidter) untuk mencabut surat pencegahan ke pihak Imigrasi dan juga mencabut status DPO klien kami,” ujar Patra.

Patra menyambut baik respon dari pihak Polri dan meminta penyidik secepatnya melepaskan status DPO Irsanto Ongko berdasarkan amar putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER