Polisi Curiga Massa Yang Rusuh Malam Hari di Bawaslu, Bukan Massa Aksi Damai Sebelumnya


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pihak kepolisian menyatakan tak yakin bahwa massa aksi yang harus dibubarkan paksa dengan tindakan tegas dari depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, pada Selasa (21/5) malam, sama dengan massa yang berdemo sejak sore hari.

Kapolres Metro Jakpus Kombes Pol Harry Kurniawan menyatakan hal tersebut setelah anggotanya membubarkan kerumunan massa aksi di depan Gedung Bawaslu.

“Kami masih mendalami ini massa yang mana, sebab tadi sore kan sudah damai dan sempat bubar dengan tertib,” kata Kapolres di lokasi kejadian.

Menurut Kapolres massa aksi yang dibubarkan tidak berperangai sama dengan massa yang sejak sore berdemo. Massa aksi pendemo di depan Gedung Bawaslu sempat membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 20.30 WIB.

Namun sejak pukul 21.30 WIB kerumunan massa kembali bertambah di depan Gedung Bawaslu dan ketika petugas keamanan meninggalkan Gedung Bawaslu, massa tersebut meneriakkan yel-yel terhadap mereka.

Dibarengi dengan yel-yel, sejumlah massa aksi juga terlihat berusaha merusak pagar berduri kawat pembatas di depan Gedung Bawaslu hingga akhirnya cukup bisa dilewati oleh 4-5 orang.

Kendati belum ada massa yang menyeberang, aksi tersebut sempat berusaha dinegosiasi oleh Wakapolres Metro Jakpus AKBP Arie Ardian, namun imbauan tak diindahkan oleh massa aksi.

Pihak kepolisian akhirnya berhamburan keluar dari area pagar berduri dan mengejar serta mengamankan sejumlah oknum yang dianggap memprovokasi.

“Belum tahu berapa jumlahnya, masih kita dalami,” kata Kapolres Jakpus menjelaskan.

Sejumlah oknum yang diamankan tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut sekira pukul 10.45.

Sementara, situasi di depan Gedung Bawaslu saat ini sudah kembali tenang dan tak tersisa massa aksi di dekat pagar kawat berduri sekira pukul 11.00

Ruas Jalan MH Thamrin arah Bundaran HI juga kembali bisa dilewati kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close