Polisi Belum Terima Laporan Kasus Penjualan Blangko KTP-el

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pihak Polda Metro Jaya mengaku belum menerima laporan polisi terkait dugaan jual-beli blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di lapak toko online.

“Saya baru saja komunikasi dengam SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan e-KTP,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (7/12).

Bareskrim Polri, kata Argo, juga belum menerima laporan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Dukcapil Kemendagri) mengenai kasus penjualan dokumen negara terkait data kependudukan tersebut secara online.

“Nanti kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari temuan tersebut,” ujarnya.

Keterangan Argo tersebut membantah informasi telah diterimanya laporan kasus penjualan blanko KTP-el..

Sebelumnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri mengatakan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya menanggapi aduan penjualan blanko KTP-el pada Selasa (4/12).

Ditjen Dukcapil mengklaim telah melakukan langkah untuk mengusut kasus penjualan blangko KTP-el di lapak penjualan online Tokopedia.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan penjualan blanko KTP-el dilakukan oknum NI berdasarkan hasil identifikasi awal diduga yang bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

“Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi, ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial NI yang mencuri blanko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blanko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut coba dijual sekarang,” ujarnya.

Bahtiar menuturkan pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda Metro Jaya. (Ant/SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.