Polda Metro Telah Periksa Luhut Terkait Reklamasi

0
41
Luhut Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek reklamasi pulau di perairan Teluk Jakarta.

“Sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan di Jakarta, Senin (16/4).

Adi menuturkan penyidik Polda Metro Jaya juga telah meminta keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sekitar sebulan lalu.

Adi menyatakan pemeriksaan kedua pejabat menteri kabinet Jokowi itu dilakukan di luar Polda Metro Jaya lantaran mencocokkan agenda Luhut dan Susi.

Diungkapkan Adi, pemeriksaan Luhut guna mengklarifikasi penerbitan Surat Menko Maritim Nomor : S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Adi menjelaskan polisi membutuhkan nilai jual obyek pajak (NJOP) terkait lahan reklamasi termasuk kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang perlu diklarifikasi.

Usai meminta keterangan Luhut dan Susi, polisi memeriksa pihak pengembang yang menjadi temuan penyidik.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa tiga saksi yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11).

Anggota Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Polisi juga telah memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan Djalil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Ant/SU01)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Miras

Polres Pamekasan Musnahkan Ratusan Botol Miras

PAMEKASAN, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Pamekasan, Jawa Timur, Jumat memusnahkan ratusan botol minuman keras hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2018 yang digelar Polres setempat...
Tim Pemantau Medsos

Soekarwo Ajak Forkopimda Berantas Miras Oplosan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memberantas penyakit sosial di tengah masyarakat yang semakin meresahkan, salah...
mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji UU KUP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian aturan kuasa hukum wajib pajak yang tercantum dalam UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan...
yasonna laoly, menkumham

Menkumham Resmikan Pemberian Remisi Sistem Online

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meresmikan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi kepada narapidana melalui sistem online. "Hari ini,...

Angka Perceraian di Batam Meningkat

BATAM, SERUJI.CO.ID - Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam Kepulauan Riau pada Januari-April 2018 sebanyak 808 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama...