Peringatan HUT RI Ke-72, Sebanyak 1.296 Napi di NTB Dapat Remisi

MATARAM – Sebanyak 1.296 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-72 tahun ini. 16 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas dan 1.280 lainnya mendapatkan pengurangan masa tahanan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Sevial Akmily menyebutkan pemerintah menyiapkan dua bentuk remisi kepada warga binaan.

“Pertama adalah remisi umum berupa pengurangan masa tahanan dan yang kedua adalah remisi seluruhnya berupa pembebasan langsung,” kata Akmily dalam laporannya di hadapan Gubernur NTB, HM Zainul Majdi, saat meninjau langsung kondisi warga binaan di Lapas Kelas IIA, Mataram, Kamis (17/8).

BACA JUGA:  Diduga Akibat Kelelahan, Peserta Kampanye Prabowo-Sandi di Sukabumi Meninggal

Dijelaskan Akmily, selain remisi, Lapas Kelas IIA Mataram juga telah menyiapkan program rehabilitasi bagi nara pidana penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, 30 orang dari 127 napi telah mengikuti rehabilitasi selama tiga bulan terakhir.


“Kita berharap, program rehabilitasi ini dapat membantu para napi untuk terlepas dari ketergantungan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Sevial Akmily, jumlah warga binaan di seluruh Lapas NTB mencapai 2.724 orang. Sebanyak 955 orang diantaranya menghuni Lapas Kelas IIA Mataram, sedangkan sisanya tersebar di beberapa Lapas yang ada di wilayah kabupaten/kota se-NTB. (Syamsul/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Apakah Anda Penyandang Diabetes Mellitus? Begini Cara Mengetahuinya

Diabetes Mellitus adalah penyakit yang tinggi jumlah pengidapnya. Setiap orang dapat terkena Diabetes. Tapi tahukah anda cara mengetahuinya?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi