Pengamat: Ulama NU Tetap di Belakang Jokowi

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang mengatakan ulama NU tetap berada di barisan belakang Jokowi, meski Jokowi tidak melamar Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden dalam menghadapi Pemilu Presiden 2019.

“Dalam pengamatan saya, tanpa didampingi Muhaimin Iskandar pun, ulama NU tetap berada di belakang Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Ahmad Atang di Kupang, Sabtu (12/5).

PKB saat ini ngotot mendorong Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, dan PKB akan memunculkan poros baru jika Jokowi tak bersedia menerima pinangan Muhaimin.

Ahmad Atang mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah tokoh muda yang produktif, tetapi dukungan politik tidak terlalu signifikan jika partai mendorongnya untuk mendampingi Jokowi.

“Dan PKB bukan partai yang jumlah kursinya besar di parlemen saat ini. Jadi tanpa Muhaimin, ulama NU tetap berada di belakang Jokowi,” katanya menjelaskan.

Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa partai yang dipimpinnya sudah secara bulat mendukungnya sebagai bakal calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi dalam ajang Pemilu Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024.

“Sudah (resmi). Atas nama PKB saya sendiri yang mengumumkan, kita mengumumkan mendukung Pak Jokowi berpasangan dengan saya,” kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, setelah menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, (9/5).

Dukungan PKB terhadap Jokowi, kata Cak Imin, bukan tanpa syarat, sebaba dirinya sudah bersikukuh untuk menjadi Cawapres mendamping Jokowi.

Ketika disinggung, apa dampak jika Jokowi tidak memilihnya, Cak Imin enggan berkomentar.

Cak Imin mengaku sangat optimistis dipercaya menjadi Cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Dia mengaku sedang melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan partai politik untuk meminta dukungan agar proses pencalonannya berjalan mulus. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.