Pengamat: KPU Tak Berwenang Mengatur Presiden

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Presiden.

“KPU tidak punya kewenangan mengatur presiden. Kalau presiden mau berkampanye boleh, tetapi tidak menggunakan fasilitas dan keuangan negara,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Ahad (8/4), terkait polemik seputar cuti kampanye Presiden.

Menurut dia, Presiden juga tidak perlu mengambil cuti untuk melakukan kampanye pada Pemilu Presiden 2019, karena Presiden adalah pejabat politik.

“Saya juga tidak tahu motivasi KPU karena dari pemilu ke pemilu tidak pernah ada aturan soal kampanye presiden petahana, dan sejauh itupun tidak ada masalah,” ucapnya.

Mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu juga mengingatkan agar KPU tidak membuat aturan-aturan yang bisa membahayakan keberlangsungan pemerintahan dan negara ini.

“Harus diingat bahwa apabila seorang Presiden yang sedang menjabat mengambil cuti untuk beberapa menit saja, maka akan ada kekosongan kekuasaan presiden karena tidak mungkin ada Plt Presiden,” ujarnya, menegaskan.

“Artinya, jika KPU tetap pada prinsip mengharuskan cuti Presiden petahana, bagaimana kalau dibutuhkan pengambilan keputusan penting yang tidak bisa diwakili ?” katanya dalam nada tanya.

Apalagi, setiap saat ada ancaman yang memungkinkan diambilnya keputusan seorang Presiden definitif, katanya, menambahkan.

Karena itu, tidak perlu ada aturan-aturan yang justru membuat suasana bangsa ini menjadi gaduh, apalagi menjelang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 ini.

Sebelumnya, Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye Presiden dan Wapres yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti diluar tanggungan negara.

“Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti diluar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan,” kata Wahyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Wahyu mengatakan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai Capres maupun Cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam PKPU itu juga melarang Presiden dan Wapres menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pilpres. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Promo Miras Holywings, Fahira: Ini Provokasi bukan Promosi

SERUJI.CO.ID - Anggota DPD RI yang juga Senator DKI...

Demo Penghina Nabi di India, Dua Remaja Tewas

SERUJI.CO.ID - Dua remaja Muslim tewas dalam kekerasan di...

Syafii Maarif dan Isu Perbudakan Spiritual

Bagi saya mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual.

Innalillahi, Kembali Indonesia Berduka Guru Bangsa Buya Syafii Maarif Berpulang

Kabar duka kembali menyelimuti bangsa Indonesia dengan berpulangnya guru bangsa Buya Syafii Maarif pada hari hari ini, Jumat 27 Mei 2022.

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

TERPOPULER

Ghazwul Fikri dan Media

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai