Penerapan Sistem PPDB Zonasi Dinilai Terburu-Buru

JEMBER, SERUJI.CO.ID – Pakar pendidikan yang juga Wakil Rektor III Universitas Jember, Prof M. Sulthon Masyud menilai pemerintah terburu-buru dalam menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020, sehingga dapat berdampak merugikan peserta didik.

“Dulu, saya salah satu pakar pendidikan yang menggulirkan gagasan sistem zonasi itu, namun beberapa persyaratan tertentu harus dipenuhi lebih dulu sebelum kebijakan zonasi diterapkan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahad (30/6).

Menurutnya, kebijakan penerapan zonasi dalam PPDB tersebut bisa berjalan baik, asalkan pemerintah daerah menetapkan wilayah zonasi lebih dulu, kemudian masing-masing wilayah zona dibangun sekolah yang setara dan dilakukan pemerataan guru di masing-masing zonasi tersebut.

“Misalkan di Jember dibagi empat atau lima zonasi, kemudian di masing-masing zonasi dibangun 2-3 sekolah yang kualitasnya bagus dan diikuti dengan pemerataan guru, sehingga anak-anak di desa yang pandai bisa sekolah di sana dan tidak akan ada masalah dengan penerapan zonasi,” katanya.

Ia mengatakan, sejauh ini sejumlah persyaratan tersebut belum dipenuhi di beberapa daerah dan pemerintah sudah menerapkan kebijakan zonasi, sehingga merugikan peserta didik dan berdampak pada ketidakadilan yang harus diterima oleh calon siswa.

“Di Jember, seluruh persyaratan itu belum dilakukan karena guru-guru yang sumber daya manusia (SDM) nya bagus terkumpul di beberapa sekolah tertentu dan fasilitas sekolah yang bagus juga tidak merata, ” katanya.

Ia mengatakan, kepala daerah harus membuat kebijakan untuk memindahkan guru untuk pemerataan, namun tentu harus ada kompensasi yang diberikan, apabila jarak rumah guru dengan sekolah cukup jauh.

“Kebijakan zonasi tidak boleh langsung diterapkan, sebelum sejumlah persyaratan tersebut dipenuhi karena dapat merugikan peserta didik. PPDB dengan sistem zonasi boleh dilakukan secara ketat, namun persyaratannya harus dipenuhi, sehingga pendidikan berbasis keadilan dan HAM juga akan terpenuhi,” kata pakar manajemen pendidikan itu.

Sulthon mengatakan pemerintah daerah harus menyusun pemetaan disertai regulasi sekolah mana yang diunggulkan di masing-masing zona dan dilakukan pemetaan guru, sarana dan prasarana sekolah karena kalau sistem tersebut tidak ditata dengan baik, maka korbannya adalah anak-anak di desa tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan di kota.

“Pemerintah terkesan terburu-buru dalam menerapkan sistem zonasi pada PPDB tahun ini, sehingga penerapan seperti itu tidak akan menunjang tercapainya kualitas pendidikan yang baik di Indonesia. Itu kritik saya,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan