Penerapan Sistem PPDB Zonasi Dinilai Terburu-Buru


JEMBER, SERUJI.CO.ID – Pakar pendidikan yang juga Wakil Rektor III Universitas Jember, Prof M. Sulthon Masyud menilai pemerintah terburu-buru dalam menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020, sehingga dapat berdampak merugikan peserta didik.

“Dulu, saya salah satu pakar pendidikan yang menggulirkan gagasan sistem zonasi itu, namun beberapa persyaratan tertentu harus dipenuhi lebih dulu sebelum kebijakan zonasi diterapkan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahad (30/6).

Menurutnya, kebijakan penerapan zonasi dalam PPDB tersebut bisa berjalan baik, asalkan pemerintah daerah menetapkan wilayah zonasi lebih dulu, kemudian masing-masing wilayah zona dibangun sekolah yang setara dan dilakukan pemerataan guru di masing-masing zonasi tersebut.

“Misalkan di Jember dibagi empat atau lima zonasi, kemudian di masing-masing zonasi dibangun 2-3 sekolah yang kualitasnya bagus dan diikuti dengan pemerataan guru, sehingga anak-anak di desa yang pandai bisa sekolah di sana dan tidak akan ada masalah dengan penerapan zonasi,” katanya.

Ia mengatakan, sejauh ini sejumlah persyaratan tersebut belum dipenuhi di beberapa daerah dan pemerintah sudah menerapkan kebijakan zonasi, sehingga merugikan peserta didik dan berdampak pada ketidakadilan yang harus diterima oleh calon siswa.

“Di Jember, seluruh persyaratan itu belum dilakukan karena guru-guru yang sumber daya manusia (SDM) nya bagus terkumpul di beberapa sekolah tertentu dan fasilitas sekolah yang bagus juga tidak merata, ” katanya.

Ia mengatakan, kepala daerah harus membuat kebijakan untuk memindahkan guru untuk pemerataan, namun tentu harus ada kompensasi yang diberikan, apabila jarak rumah guru dengan sekolah cukup jauh.

“Kebijakan zonasi tidak boleh langsung diterapkan, sebelum sejumlah persyaratan tersebut dipenuhi karena dapat merugikan peserta didik. PPDB dengan sistem zonasi boleh dilakukan secara ketat, namun persyaratannya harus dipenuhi, sehingga pendidikan berbasis keadilan dan HAM juga akan terpenuhi,” kata pakar manajemen pendidikan itu.

Sulthon mengatakan pemerintah daerah harus menyusun pemetaan disertai regulasi sekolah mana yang diunggulkan di masing-masing zona dan dilakukan pemetaan guru, sarana dan prasarana sekolah karena kalau sistem tersebut tidak ditata dengan baik, maka korbannya adalah anak-anak di desa tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan di kota.

“Pemerintah terkesan terburu-buru dalam menerapkan sistem zonasi pada PPDB tahun ini, sehingga penerapan seperti itu tidak akan menunjang tercapainya kualitas pendidikan yang baik di Indonesia. Itu kritik saya,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.
close