Penerapan ETLE Disebut Sebagai Kepastian Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ombudsman Republik Indonesia mengatakan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mulai diterapkan di Jakarta sejak Desember 2018 di ruas Jalan Sudirman-Thamrin adalah sebagai sebuah bentuk kepastian hukum.

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, mengatakan dengan penerapan sistem layanan elektronik akan muncul kepastian dalam penanganan terkait pelanggaran lalu lintas di jalan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

”Cara elektronik ini akan menghindarkan pertemuan tatap muka langsung antara petugas dalam hal ini Polantas dengan pengendara yang melanggar. Selama ini, situasi tatap muka antara petugas dengan pelanggar yang selama ini menjadi salah satu sebab utama terjadinya tindakan maladministrasi,” ujar Ninik di Jakarta, Rabu (10/7).

Ninik mengatakan langkah kepolisian memberlakukan sistem tilang elektronik perlu disambut baik oleh masyarakat. Apalagi ETLE adalah hal yang baru pertama kali diselenggarakan Polri, yakni penegakan hukum berbasis teknolgi digital.

Meski demikian, karena ini adalah mekanisme baru pihak kepolisian harus terus menyosialisasikan sistem ini kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengerti dan paham dengan penerapan sistem ETLE.

Ninik juga meminta kepolisian untuk tetap mengaktifkan mekanisme pengaduan dan penanganan tilang. Ia menyebut respons cepat kepolisian terkait pengaduan tilang menjadi bagian penting terciptanya transparansi penggunaan sistem tilang elektronik ini.

“Sebab bagaimana pun, sistem berbasis teknologi IT yang daring tetap saja hanyalah alat. Jadi yang tetap dibutuhkan adalah penyelenggara yang berkomitmen tinggi supaya lebih efektif dalam menyelenggarakan pelayanan publik terkait penegakan hukum dengan cara baru ini,” pungkas Ninik.

Sistem ETLE ini akan terus diperluas hingga di 25 persimpangan jalan besar di Jakarta dengan menggunakan 81 kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) di 81 titik hingga Desember 2019.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER