Penerapan e-Toll, Jasa Marga Jamin Tidak Ada PHK Petugas Operasional

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – PT Jasa Marga Tbk menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.300 petugas operasional tol terkait kebijakan kewajiban pemakaian kartu toll elektronik (e-toll) pada akhir Oktober 2017.

“Sekitar 1.300 karyawan operasional tol tidak akan di-PHK, terkait dengan kewajiban 100 persen penggunaan kartu tol elektronik (e-toll). Kami jamin itu,” kata Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga Tbk Kushartanto Koeswiranto didampingi Ketua Umum Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM), M Kusnadi kepada pers, di Jakarta, Jumat (13/10).

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya bahwa akan ada sekitar 2000 petugas operasional tol terancam PHK akibat kebijakan 100 persen wajib kartu elektronik.

Menurut Kushartanto, perseroan sudah menyiapkan langkah antisipasi menyusul kebijakan 100 persen kartu e-toll mulai akhir Oktober di seluruh Indonesia.


“Setidaknya tiga langkah yang ditawarkan kepada mereka yakni, tetap memilih sebagai karyawan di kantor pusat dan cabang serta seluruh anak usaha, kedua alih profesi dengan posisi non operasional perseroan dan ketiga tawaran berwirausaha,” katanya.

Hingga saat ini total karyawan Jasa Marga sekitar 4.250 orang dan dari jumlah itu hanya sekitar 1.300 adalah petugas operasional tol.

BACA JUGA:  Revitalisasi Kali Malang, Ridwan Kamil Ingin Sekeren Sungai Cheyonggyecheon di Seoul

“Intinya, kami tidak akan membuang atau berbuat tidak sepatutnya kepada karyawan kami sendiri. Kalau pun ada yang tidak mau lagi, ya tidak ada paksaan. Kami akan siapkan hak-hak normatifnya,” katanya.

Ketua SKJM M. Kusnadi berjanji dan fokus akan mengawal kebijakan perseroan terkait alih profesi dan program lainnya sebagai dampak dari kebijakan 100 persen otomatisasi jalan tol.

Program “A-Live”

Salah satu program yang ditawarkan kepada karyawan operasional, kata Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga Tbk Kushartanto Koeswiranto adalah tawaran program alih profesi bernama “A-live”.

Program ini memberi kesempatan kepada 1300 karyawan operasional untuk memilih opsi alih profesi dengan pilihan 900 jabatan dan posisi baru.

“Program ini dapat dipilih dan diikuti secara online oleh mereka. Per hari ini (13/10) sudah ada yang mendaftar 588 karyawan, ” katanya.

Ia juga menyebut bagi karyawan yang memilih berwirausaha atau berhenti jadi karyawan, akan disediakan aneka pelatihan dan peluang tempat usaha seperti lapak lapak di tempat istirahat tol. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi