Pemprov Sumbar Dorong Angkutan Online Urus Izin Operasi

PADANG, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong pemilik dan pengusaha angkutan dalam jaringan (online) di daerah itu untuk segera bergabung dalam perusahaan atau koperasi sebagai salah satu syarat mengurus izin operasional.

“Saat ini yang telah kita keluarkan izinnya baru satu perusahaan di Bukittinggi. Kita dorong yang lain segera mengurus izin,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumbar, Maswar Dedi di Padang, Senin (5/3).

Beberapa pengusaha pernah datang ke DPM PPT untuk menjajaki syarat pengurusan izin angkutan online. Namun hingga saat ini belum ada yang melanjutkan hingga proses perizinan.

Padahal waktu yang diberikan bagi pengusaha angkutan online itu hanya tiga bulan setelah Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau angkutan dalam jaringan (online) dikeluarkan pada akhir Januari 2018.

Artinya April 2018 sanksi untuk angkutan online yang tidak memiliki izin operasi akan diberlakukan.

Maswar mengatakan sesuai Pergub itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengajuan izin operasional angkutan online diantaranya akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir, bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP badan hukum, Surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus, bermaterai dan ditangatangani pimpinan perusahaan.

Kemudian surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.

Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan sewa khusus yang berbentuk badan hukum koperasi.

Lalu memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyarakatan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keteranngan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Dan rencana bisnis perusahaan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Amran mengatakan penetapan sanksi akan dibicarakan lagi dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Sumbar.

Lazimnya sanksi diberlakukan tiga bulan setelah isosialisasikan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi