Pemerintah Tetapkan Tiga Tokoh Jadi Pahlawan Nasional


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tiga tokoh akan mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada 2017.

“Presiden tidak mau pahlawan itu diobral-obral seperti dulu makanya (tahun) kemarin hanya 1 (yang diberi gelar pahlawan) lalu kami katakan (tahun ini) jangan satu lagi lah pak, ya sudah, bisa tiga yang diputuskan,” kata Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang juga menjabat Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (26/10).

Pada 2016, Presiden Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama Alm K.H.R. As’ad Syamsul Arifin.

Menurut Ryamizard, salah satu tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional adalah Laksamana Malahayati, salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh.

“Termasuk Mahalayati kan sudah lama itu ya dari 1500-an sekian,” tambah Ryamizard.

Pahlawan dari daerah lain berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Riau.

“(Ada juga) dari NTB, ada dari Riau ya (daerah) yang jauh-jauh lah, tapi saya lupa,” ungkap Ryamizard.

Berdasarkan penelusuran tokoh dari NTB yang akan diberikan gelar pahlawan adalah Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madji yaitu seorang ulama karismatis dari Pulau Lombok sekaligus pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di provinsi tersebut.

Tuan Guru KH M Zainuddin Abdul Madji juga adalah kakek dari Gubernur NTB saat ini TGH. Muhammad Zainul Majdi.

Dari Riau ada Sultan Mahmud Riayat Syah yang gigih berperang melawan Belanda.

Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa pemberian gelar akan dilakukan pada 9 November dalam rangka Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

Menurut Jimly, Dewan Gelar menerima usulan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial yang mendapatkan usulan dari TP2GD dari daerah.

“Tahun ini, dari 9 yang diusulkan sudah dirapatkan pada prinsipnya kita adalah bangsa yang paling banyak pahlawannya jadi paling longgar tapi tidak dibatasi juga, yang jelas pahlawan nasional bagian dari kesadaran nasional yang harus dipelihara dan saatnya membangkitkan kesadaran generasi penerus mengenai pahlawan dalam sejarah,” ungkap Jimly.

Jimly mengaku ada dua nama mantan presiden yang diusulkan dalam 9 nama itu.

“Dua-duanya (nama presiden) diusulkan setiap tahun, tapi ada yang abad ke-17, abad ke-18 kalau yang masih baru memang bias menilainya,” tambah Jimly. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close