Pemerintah Harus Lebih Agresif Turunkan Angka Kemiskinan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah memainkan politik anggaran yang lebih agresif untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan. Hal ini disampaikan Ecky saat dimintai pendapatnya mengenai RAPBN 2018.

“Data BPS menunjukan penduduk miskin pada Maret 2017 mencapai 10,64 persen; menurun sedikit dari September 2016 sebesar 10,7 persen. Namun secara jumlah, penduduk miskin pada Maret 2017 justru naik menjadi 27,77 juta dibandingkan September 2016 sebesar 27,76 juta. Selama periode September 2016 hingga Maret 2017, terjadi kenaikan penduduk miskin sekitar 6.900 orang,” kata Ecky kepada SERUJI, Jumat (27/10).

Politikus PKS ini menambahkan, Realisasi angka kemiskinan masih jauh dari target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada 2017, pemerintah menargetkan persentase penduduk miskin turun menjadi 7-8 persen; dan pada akhir 2019 menjadi 6-8 persen.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan peningkatan. Pada Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan mencapai 1,83 naik dari 1,74 dari September 2016. Kondisi serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan di mana di perkotaan naik menjadi 0,31 dari 0,29 dan di perdesaan naik menjadi 0,67 dari 0,59,” ujar Ecky.

Melihat masih tingginya angka kemiskinan, menurut Ecky, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memaksimalkan peranan belanja sosial dan membuka akses-akses ekonomi untuk keluarga miskin secara lebih masif. Selain itu, menurut dia, penting juga untuk menjaga daya beli, ini membutuhkan politik anggaran yang afirmatif kepada masyarakat kecil.

“Jangan sampai ambisi untuk mengejar pembangunan infrastruktur mengorbankan anggaran di pos-pos tersebut,” tutupnya. (Herdi/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER