Pemerintah Akui Target Pembangunan Sejuta Rumah Tak Tercapai


JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áPemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui target pembangunan sejuta rumah per tahun tidak tercapai karena sejumlah kendala.

“Ya, target sejuta rumah baru per tahun, sampai kemarin (4/12) tak tercapai. Baru terealisasi 765.120 unit dengan komposisi 70 persen MBR dan 30 persen non-MBR,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid kepada pers di Jakarta, Selasa (5/12).

Menurut Khalawi, program sejuta rumah sudah digagas sejak 2015 untuk mengurangi angka kekurangan kebutuhan rumahan (backlog) sebesar 7,6 juta dengan pertumbuhan kekurangan 800 ribu per tahun.

“Pada 2015 tercapai 699.770 unit rumah dan 2016 sebesar 805.169 unit rumah,” ucapnya.

Dari realisasi itu, komposisinya sekitar 70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya non-MBR.

Khalawi juga mengakui, kendala umum yang masih dihadapi dalam pengadaan rumah tersebut adalah regulasi dan lahan.

Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan harus diupayakan sejumlah terobosan untuk mendukung program sejuta rumah ini.

“Supervisi ke daerah secara langsung diperlukan sehingga masukan perbaikan tidak hanya dari REI (Real Estate Indonesia) saja,” kata Khalawi.

Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk pengadaan fisik rumah 128.336 unit dan pembangunan prasarana dan sarankan serta utilitas (PSU) 14 ribu unit.

Dari jumlah itu, realisasi penyerapan anggaran hingga 4 Desember sebesar 76,09 persen dan fisik 86,57 persen.

Sedangkan pada 2018, anggaran diusulkan menjadi Rp 9,6 triliun dengan target sebaran pembangunan unit perumahan adalah di Indonesia bagian barat 51,7 persen dan timur 48,3 persen. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close