Pekerja Migran Indonesia Kembali Dideportasi Malaysia

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi sebanyak 84 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI ) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi di Pontianak, Jumat (5/4), mengatakan dari sebanyak 84 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah tersebut, empat, di antaranya sudah dijemput oleh keluarga mereka saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, sehingga yang tiba di penampungan Dinas Sosial Kalbar, Jumat (5/4) dinihari sebanyak 80 PMI bermasalah.

Ia menjelaskan, dari 84 PMI bermasalah tersebut sebanyak, 55 orang di antaranya berasal dari Kalbar, sisanya sebanyak 29 orang berasal dari luar, diantaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masing-masing dua orang, Jawa Timur 21 orang, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara masing-masing satu orang.

Ia menambahkan, sejak Januari hingga April 2019, pihaknya bersama Satgas lain termasuk juga Dinsos Provinsi Kalbar sudah memulangkan dan memfasilitasi pemulangan para PMI bermasalah tersebut, sebanyak 705 orang.

“Rata-rata PMI bermasalah tersebut, karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai syarat bekerja di luar negeri, sehingga bekerja di negara luar secara ilegal,” katanya.

Andi kembali mengingatkan bagi masyarakat yang ingin bekerja menjadi PMI di luar negeri agar mengikuti peraturan yang sudah berlaku, mulai dengan mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan, mengurus visa kerja termasuk juga dokumen kontrak kerja dan BPJS ketenagakerjaan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur yang berlaku,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER