Pejabat Kepri Tolak Kebijakan “Fingerprint” Subuh Berjamaah, Begini Alasannya

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengeluarkan kebijakan yang menerapkan kewajiban sidik jari atau ‘fingerprint‘ saat shalat subuh berjamaah di masjid di lingkungan Pemprov. Kebijakan tersebut dikhususkan untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Namun kebijakan tersebut tidak didukung semua pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Ada beberapa pejabat yang menolak kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan kebijakan itu bersifat imbauan, namun dirinya menolak untuk “fingerprint”.

“Saya shalat subuh berjamaah di masjid, ikut gubernur, namun saya tidak `fingerprint`. Shalat itu kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah, SWT jadi tidak perlu absen,” kata Tjetjep di Tanjungpinang sebagaimana dilansir Antara, Senin (4/3).

Meski demikian, Tjetjep memahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan Gubernur tersebut untuk menggairahkan shalah subuh berjamaah di masjid. Pemprov Kepri menginginkan seluruh pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang beragama Islam meningkatkan iman dan takwa melalui shalat subuh berjamaah.

“Jadi kalau saya pribadi melakukan shalat subuh berjamaah merupakan kebutuhan, yang memang harus dilaksanakan,” ujar Tjejtjep.

Hal yang sama disampaikan pejabat lainnya yang enggan shalat subuh berjamaah sebagaimana kebijakan Gubernur. Mereka memilih shalat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya.

“Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena `fingerprint`. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari,” kata salah seorang pejabat eselon II yang enggan disebut namanya.

Kebijakan ‘Fingerprint’ Akan Pengaruhi Tunjangan Kinerja Daerah

Gerakan Shalat Subuh Berjemaah
Jamaah Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, Samarinda, Kalimantan Timur. (foto: SERUJI)

Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga Kepri, Meifrizon mengatakan, kebijakan ‘fingerprint’ berdasarkan surat keputusan (SK) sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas.

“Tentu ada pengaruh terhadap tunjangan kinerja daerah kalau tidak hadir,” ujarnya.

Meifrizon menjelaskan shalat Subuh berjamaah di masjid tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya pada Jumat Subuh. Pemberlakuan ‘fingerprint‘ baru tiga kali.

Ia mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan itu untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.