Pejabat Kepri Tolak Kebijakan “Fingerprint” Subuh Berjamaah, Begini Alasannya

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengeluarkan kebijakan yang menerapkan kewajiban sidik jari atau ‘fingerprint‘ saat shalat subuh berjamaah di masjid di lingkungan Pemprov. Kebijakan tersebut dikhususkan untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Namun kebijakan tersebut tidak didukung semua pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Ada beberapa pejabat yang menolak kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan kebijakan itu bersifat imbauan, namun dirinya menolak untuk “fingerprint”.

“Saya shalat subuh berjamaah di masjid, ikut gubernur, namun saya tidak `fingerprint`. Shalat itu kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah, SWT jadi tidak perlu absen,” kata Tjetjep di Tanjungpinang sebagaimana dilansir Antara, Senin (4/3).

Meski demikian, Tjetjep memahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan Gubernur tersebut untuk menggairahkan shalah subuh berjamaah di masjid. Pemprov Kepri menginginkan seluruh pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang beragama Islam meningkatkan iman dan takwa melalui shalat subuh berjamaah.

“Jadi kalau saya pribadi melakukan shalat subuh berjamaah merupakan kebutuhan, yang memang harus dilaksanakan,” ujar Tjejtjep.

Hal yang sama disampaikan pejabat lainnya yang enggan shalat subuh berjamaah sebagaimana kebijakan Gubernur. Mereka memilih shalat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya.

“Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena `fingerprint`. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari,” kata salah seorang pejabat eselon II yang enggan disebut namanya.

Kebijakan ‘Fingerprint’ Akan Pengaruhi Tunjangan Kinerja Daerah

Gerakan Shalat Subuh Berjemaah
Jamaah Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, Samarinda, Kalimantan Timur. (foto: SERUJI)

Sementara itu, Kepala Dinas Olahraga Kepri, Meifrizon mengatakan, kebijakan ‘fingerprint’ berdasarkan surat keputusan (SK) sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas.

“Tentu ada pengaruh terhadap tunjangan kinerja daerah kalau tidak hadir,” ujarnya.

Meifrizon menjelaskan shalat Subuh berjamaah di masjid tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya pada Jumat Subuh. Pemberlakuan ‘fingerprint‘ baru tiga kali.

Ia mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan itu untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER