PDIP: Tidak Boleh Ada Pembunuhan Tokoh Politik di Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris mengatakan, pembunuhan tokoh politik sebagaimana terjadi di Timur Tengah dan Amerika Latin tidak boleh ada di Indonesia.

Menurut Charles, rencana pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik nasional sebagaimana diungkap kepolisian menunjukkan ada upaya memainkan politik kekerasan oleh segelintir elit sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap proses elektoral yang sudah berjalan.

“Negara tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tersebut sebelum telanjur menjadi ‘lingkaran setan kekerasan’ dalam perpolitikan Indonesia,” kata Charles di Jakarta, Rabu (12/6).

Dikatakannya, dalam beberapa dekade terakhir, ratusan tokoh politik di Amerika Latin menjadi korban pembunuhan dari lawan politik, kartel narkotika dan kekuatan militer.


Charles mengatakan, tidak sedikit juga tokoh politik di Timur Tengah yang meninggal dunia karena dibunuh, sebut saja pembunuhan mantan PM Lebanon Rafik Hariri, yang membawa negara tersebut kepada tradisi kekerasan yang seakan tak berkesudahan.

Ia mengatakan, Indonesia tidak memiliki tradisi perebutan kekuasaan dengan cara-cara pembunuhan tokoh politik seperti itu. Oleh karena itu, segenap anak bangsa hendaknya bersatu untuk menentang dan tidak memberi ruang sedikitpun terhadap segala bentuk politik kekerasan.

BACA JUGA:  IPR: Panglima TNI Ditolak ke AS Disebabkan Dekat Umat Islam?

“Perebutan kekuasaan dalam negara demokratis seperti Indonesia haruslah melalui pemilu, bukan dengan desing mesiu,” ujar anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Anggota Komisi I DPR itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah mencegah terjadinya pembunuhan tokoh-tokoh politik, dan menjadi benteng terdepan NKRI.

Charles mengatakan, kesiapsiagaan TNI-Polri dalam menjaga NKRI hendaknya juga diikuti dengan sikap elit yang antikekerasan dan mengedepankan cara-cara bermartabat dalam berpolitik.

“Elit politik seharusnya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya sehingga tidak perlu cara-cara jalanan untuk merebutnya. Sebaliknya, sekeras apa pun pemilu sebagai mekanisme perebutan kekuasaan yang sah dalam negara demokratis tidak boleh membawa Indonesia pada sebuah ‘lingkaran setan kekerasan’,” ujar Charles.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemimpin Belum Lulus

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi