PCNU: Peristiwa Korban Tewas Akibat Miras Teguran Warga Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Surabaya Achmad Muhibbin Zuhri menilai tewasnya sejumlah warga akibat minuman keras oplosan akhir-akhir ini merupakan teguran bagi warga Kota Pahlawan.

“Saya sadar bahwa tentu saja akan ada kelompok kepentingan yang terganggu dengan pelarangan peredaran minuman keras secara total,” kata Achmad Muhibbin Zuhri di Surabaya, Selasa (24/4).

Untuk itu, lanjut dia, sudah saat Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol yang sudah disahkan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Mei 2016 segera diundangkan.

Baca juga: PCNU Surabaya Desak Perda Minuman Beralkohol Segera Diundangkan

“Soal perda, bolanya ada di Pemkot Surabaya. Untuk itu, Pemkot harus percaya diri untuk mengundangkannya dan memastikan penegakannya,” katanya.

Ia meyakinkan Pemkot Surabaya bahwa perda minuman beralkohol sudah sesuai dengan akal sehat warga Kota Surabaya. Bahkan, perda itu melarang secara total peredaran minuman keras pabrikan, baik tipe A, B, maupun C.

“Itu sudah didukung warga Surabaya yang ingin mewujudkan kotanya yang bersih dari peredaran minuman keras,” katanya.

Menurut dia, warga Surabaya sadar bahwa minuman keras nyata-nyata menjadi salah satu sumber masalah sosial dan penyakit masyarakat.

Baca juga: Camat Tambaksari Sesalkan Warganya Jadi Korban Miras Oplosan

Sementara itu, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Mazlan Mansyur mengatakan bahwa kejadian tersebut menunjukkan Surabaya dalam kondisi darurat minuman keras.

“Hari ini, kami memanggil Pemkot Surabaya, di antaranya Dinas Perdagangan, Bagian Hukum, Satpol PP kota Surabaya, dan Polrestabes Surabaya untuk membahas masalah ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya turut mempertanyakan fakta belum diundangkannya Perda Minuman Beralkohol oleh Pemkot Surabaya meskipun sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Surabaya sejak Mei 2016.

“Perda itu sebenarnya ‘kan tinggal diundangkan saja. Namun, hingga kini pemkot belum mengundangkan perda tersebut,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan

Ghazwul Fikri dan Media