Para Tokoh Lintas Agama Deklarasi Antiperbudakan Modern

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyaksikan para tokoh lintas agama di Indonesia menandatangani deklarasi antiperbudakan modern di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Selasa (14/3/2017) .

Para tokoh lintas agama yang menandatangani deklarasi itu antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Muhyidin Junaidi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Marsudi Syuhud, Suyatno dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Henriette Hutabarat Lebang, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Wali Buddha Indonesia Banthe Victor Jaya Kusuma, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Uung Sendana Unggaraja.

Ketujuh perwakilan agama-agama tersebut juga menegaskan komitmen mereka dalam melawan perbudakan modern.

Dalam acara tersebut juga diluncurkan Global Freedom Network (GFN) Indonesia, sebuah organisasi non profit yang bergerak dalam upaya penghapusan perbudakan, dan menunjuk seniman Maudy Ayunda sebagai Duta Antiperbudakan Modern.

Pemimpin GFN Andrew Forrest berharap aksi itu menginspirasi warga negara lain di kawasan Pasifik untuk melawan perbudakan modern.

“Para pemuka agama memiliki dukungan dari masyarakat, apabila ini terus disampaikan,” katanya.

Ketua MUI Muhyidin Junaidi mengatakan Islam ingin membebaskan umat manusia dari segala bentuk perbudakan.

“Melawan perbudakan modern bukan hanya dalam rangka menjunjung salah satu target Sustainable Development Goals yaitu penghapusan perbudakan modern. Terlebih karena melawan segala bentuk perbudakan modern adalah mandat konstitusi Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” kata Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, PhD.

Wapres JK sebelumnya menyebut deklarasi ini penting bagi Indonesia dalam memimpin perlawan perbudakan global. Perbudakan modern dan perdagangan manusia masih menjadi isu yang perlu penanganan serius. Meskipun berbagai upaya advokasi dilakukan, tetap harus ada tindakan yang konkrit untuk mengatasinya.

“Untuk melawan isu perbudakan modern ini tidak cukup hanya advokasi, tapi perlu langkah nyata supaya tidak terjebak perbudakan,” kata JK beberapa waktu lalu ketika menerima Tim Penyiapan Deklarasi Menghapus Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia.

Dalam Indeks Perbudakan Dunia 2016, perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang dieksploitasi tanpa bisa menolak atau pergi karena adanya ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan, yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan kemerdekaannya untuk keuntungan pelaku perbudakan.

Istilah perbudakan modern ini mencakup juga anak-anak yang tidak bisa sekolah karena dipaksa bekerja atau menikah muda, orang-orang yang dipaksa bekerja karena terlilit hutang, dan perempuan baik tua maupun remaja yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa bayaran dan diperlakukan tidak manusiawi.

Berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global tahun 2016, terdapat 45,8 juta orang masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, tercatat 736.100 orang yang masih berada dalam jeratan perbudakan modern, yang mencakup perdagangan manusia, dan kerja.

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

KAHMI untuk NKRI

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.