Para Tokoh Lintas Agama Deklarasi Antiperbudakan Modern

0
66
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para tokoh lintas agama dalam deklarasi Antiperbudakan Modern di Istana Wapres pada Selasa, 14/3/2017.

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyaksikan para tokoh lintas agama di Indonesia menandatangani deklarasi antiperbudakan modern di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Selasa (14/3/2017) .

Para tokoh lintas agama yang menandatangani deklarasi itu antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Muhyidin Junaidi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Marsudi Syuhud, Suyatno dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Henriette Hutabarat Lebang, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo yang mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Wali Buddha Indonesia Banthe Victor Jaya Kusuma, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Uung Sendana Unggaraja.

Ketujuh perwakilan agama-agama tersebut juga menegaskan komitmen mereka dalam melawan perbudakan modern.

Dalam acara tersebut juga diluncurkan Global Freedom Network (GFN) Indonesia, sebuah organisasi non profit yang bergerak dalam upaya penghapusan perbudakan, dan menunjuk seniman Maudy Ayunda sebagai Duta Antiperbudakan Modern.

Pemimpin GFN Andrew Forrest berharap aksi itu menginspirasi warga negara lain di kawasan Pasifik untuk melawan perbudakan modern.

“Para pemuka agama memiliki dukungan dari masyarakat, apabila ini terus disampaikan,” katanya.

Ketua MUI Muhyidin Junaidi mengatakan Islam ingin membebaskan umat manusia dari segala bentuk perbudakan.

“Melawan perbudakan modern bukan hanya dalam rangka menjunjung salah satu target Sustainable Development Goals yaitu penghapusan perbudakan modern. Terlebih karena melawan segala bentuk perbudakan modern adalah mandat konstitusi Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” kata Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, PhD.

Wapres JK sebelumnya menyebut deklarasi ini penting bagi Indonesia dalam memimpin perlawan perbudakan global. Perbudakan modern dan perdagangan manusia masih menjadi isu yang perlu penanganan serius. Meskipun berbagai upaya advokasi dilakukan, tetap harus ada tindakan yang konkrit untuk mengatasinya.

“Untuk melawan isu perbudakan modern ini tidak cukup hanya advokasi, tapi perlu langkah nyata supaya tidak terjebak perbudakan,” kata JK beberapa waktu lalu ketika menerima Tim Penyiapan Deklarasi Menghapus Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia.

Dalam Indeks Perbudakan Dunia 2016, perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang dieksploitasi tanpa bisa menolak atau pergi karena adanya ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan, yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan kemerdekaannya untuk keuntungan pelaku perbudakan.

Istilah perbudakan modern ini mencakup juga anak-anak yang tidak bisa sekolah karena dipaksa bekerja atau menikah muda, orang-orang yang dipaksa bekerja karena terlilit hutang, dan perempuan baik tua maupun remaja yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa bayaran dan diperlakukan tidak manusiawi.

Berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global tahun 2016, terdapat 45,8 juta orang masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, tercatat 736.100 orang yang masih berada dalam jeratan perbudakan modern, yang mencakup perdagangan manusia, dan kerja.

EDITOR: Iwan Y

Komentar

BACA JUGA
ott, korupsi

OTT Oknum BPN Lhokseumawe Ditetapkan Jadi Tersangka

LHOKSEUMAWE, SERUJI.CO.ID - Tim Saber Pungli Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menetapkan salah seorang oknum PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN), S (54), menjadi tersangka hasil dari...
gunung agung

Promosi Pariwisata Bali Pasca Erupsi Gunung Agung

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, wilayah timur Bali, yang sempat beberapa...
Rudiantara

2019 Kominfo Targetkan Indonesia Terhubung Internet

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhubung jaringan internet dengan kecepatan tinggi pada 2019 sehingga semua orang...
Abhan

Bawaslu: Penyelenggaraan Pilkada Jangan Mudah Tergoda Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak mudah tergoda suap selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada)...
Suap

Terkait Suap, KPU Jabar Panggil KPU Garut

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan memanggil jajaran KPU Garut untuk meminta klarifikasi terkait dugaan operasi tangkap tangan terhadap...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...