Pansus RUU Pemilu Sepakati Lima Opsi Paket


JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu menyepakati pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial yang hingga saat ini belum selesai melalui lima opsi sistem paket.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat internal Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung tertutup di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy mengatakan, Pansus sepakat menetapkan lima opsi paket lima isu krusial untuk disampaikan dalam rapat lanjutan dengan dengan Pemerintah, pada Kamis Lukman menjelaskan, lima opsi paket tersebut disusun berdasarkan lima isu krusial yang hingga saat ini belum sepakat yakni sistem pemilu, metode konversi suara, alokasi kursi pada penataan daerah pemilihan, dan “parliamentary threshold” , dan “presidential threshold”.

Kelima paket tersebut adalah:

Paket A: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (kuota hare).

“Apapun keputusan dalam rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dan Pemerintah, pada Kamis (13/7), akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli, yang merupakan forum persetujuan dari RUU menjadi undang-undang” tutur Lukman.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap, Pemerintah dapat menyepakati salah satu opsi paket secara musyawarah mufakat.

“Jika Pemerintah tidak dapat menyepakati salah satu opsi, maka kelima opsi tersebut akan di bawa ke rapat paripurna, untuk diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak,” lanjutnya. (HA)

Sumber:Antara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kisah Rayap Pemakan Naskah Perjanjian Dholim

close